IKLAN ATAS

Tangani Penunggak Iuran, BPJSTK Serahkan SKK Ke Kejari Cikarang

Kejaksaan Negeri cikarang
Redaksibekasi.com- Cikarang: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Cikarang, Achmad Fatoni, Rabu (29/08), mengungkapkan, telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk penanganan piutang iuran kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

Menurut pria yang disapa Toni ini, data yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Cikarang, ada sekitar 126 SKK milik perusahaan bandel yang telah dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan dibagi ke dalam tiga tahapan.

“Dari data diatas, SKK yang belum progres adalah perusahaan yang belum patuh dalam artian masih memiliki tunggakan,” katanya.

Tahap pertama, dari 54 SKK, 36 dinyatakan lunas, 13 masih dalam proses pembayaran bertahap dan sisanya, yakni 5 belum progres. 

Tahap kedua, dari 31 SKK, 15 dinyatakan lunas, 12 masih dalam proses pembayaran bertahap dan 4 belum progres. 

“Sementara tahap ketiga, dari  41 SKK, 25 dinyatakan lunas, 11 masih dalam proses pembayaran bertahap dan 5 belum progres,” jelasnya.

Guna menindaklanjuti SKK yang belum progres, BPJS Ketenagakerjaan sudah membahasnya bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada Senin (27/08) lalu. 

Hasilnya, kata Toni, untuk SKK yang belum progres akan ditindaklanjuti dan perusahaan yang masih memiliki tunggakan iuran akan dilayakan surat somasi oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Sanksi administrasi yang dimaksud dapat berupa teguran tertulis, denda, atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu,” ungkapnya.

Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan UU 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 86 tahun 2013 tentang tata cara pengenanaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara atau setiap orang, selain pemberi kerja dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan negara.

Adapun pelayanan publik yang dimaksud antara lain perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja atau Buruh serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Diberitakan sebelumnya, untuk menertibkan perusahaan penunggak iuran, BPJS Ketenagakerjaan telah menggandeng sejumlah pihak untuk bergabung dalam Tim Terpadu Khusus Penegak Hukum. Salah satu yang digandeng adalah Kejaksaan.

Ditempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Risman Tarihoran mengatakan hingga saat ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah berhasil menangih tunggak sebesar Rp. 6 miliar dari sejumlah perusahaan di Kabupaten Bekasi yang membandel."(*) 

Reporter : Red
Editor : Luk 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.