IKLAN ATAS

Tidak Kooperatif, Pemkab Bekasi Ogah Laksanakan Putusan KIP Jabar, Ini Penjelasan Syahban

Add caption
Redaksibekasi.com- Cikarang: Sengketa Informasi Publik yang diajukan DPP GRPPH-RI pada KIP Jabar beberapa waktu lalu, Akhirnya membuahkan hasil. Mengabulkan Gugatan DPP GRPPH-RI untuk seluruhnya, Hal tersebut tertuang dalam Surat Putusan Komisi Informasi Jawa Barat, No 959/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IV/2018 dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 1628/K-A38/PSI/KI-JBR/XI/2017 antara DPP GRPPH-RI sebagai Pemohon Melawan Pemkab Bekasi Sebagai Termohon *dimenangkan* DPP GRPPH-RI.

"Isi Amar Putusan, Memerintahkan Termohon (Pemkab Bekasi) untuk memenuhi Permohonan Informasi Publik dalam bentuk hardcopy salinan seluruh dokumen LKPJ Bupati Bekasi Tahun Anggaran 2012 s/d Tahun Anggaran 2016 dan LKPJ Akhir masa jabatan Bupati  Periode 2012 s/d 2016"

"Putusan KIP tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ya..sudah sesuai dengan Norma yang ada," Kata  Ketua Umum DPP GRPPH-RI Syahban Siregar. S.H di Ruang kerjanya Kamis (4/10).

Namun sangat disayangkan, Nyatanya hingga hari ini (4-10-18) Putusan KIP tersebut belum juga dilaksanakan oleh Pemkab Bekasi. 

"Kami sudah layangkan surat permohonan pelaksanaan Putusan tersebut melalui Kuasa Hukum Pemkab Bekasi, (DR. Yanuar SH-red)," tegasnya.

Lebih lanjut Syahban meminta pada Pemkab Bekasi agar kooperatif lah, Untuk segera melaksanakan Perintah Putusan KIP No. 959/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IV/2018 tersebut. 

"Sebagai lembaga tentunya kita minta dengan dasar Putusan KIP No. 959/PTSN-MK.MA/KI-JBR/IV/2018 tersebut," tukasnya.

"Pemerintah Kabupaten Bekasi, setidaknya taat dan patuh donk, bukan malah sebaliknya, Kita sebagai, rakyat dan masyarakat harusnya diberikan contoh yang baik oleh para pemangku kebijakan," harapnya."(*)

Reporter : Iwan
Editor : Luk 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.