IKLAN ATAS

Rakernas ISAA, Keagenan Kapal Didorong Lebih Profesional & Berdaya Saing Global

Pembukaan Rakernas oleh Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Hubla Kemenhub, Wisnu Handoko
Redaksibekasi.com- Jakarta: Meningkatkan peran dan fungsi keagenan kapal lebih Profesional dan berdaya saing global, perusahaan keagenanan kapal yang tergabung dalam Indonesia Shipping Agencies Association (ISAA), menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) di Harris Hotel, Jumat (25/1).

Pembukaan Rakernas oleh Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Hubla Kemenhub, Wisnu Handoko,  tersebut menyatakan bahwa peran perusahaan keagenan kapal cukup penting dalam mendukung kelancaran layanan angkutan laut dan logistik nasional.

“Keberadaan ISAA ini, diharapkan menjadi energi baru yang positif, sebagai wahana dan wacana untuk memberikan kontribusi yang efektif dan efisien, dalam mendukung kinerja pelayanan pelayaran di Indonesia,” ungkapnya.

"Saat ini, terdapat 303 surat izin usaha perusahaan keagenan kapal (SIUPKK) sudah diterbitkan " terangnya.

Sementara Ketua Umum DPP ISAA, Juswandi Kristanto mengatakan, perjuangan asosiasi dalam mendorong pemerintah untuk menerbitkan perizinan usaha keagenan kapal di Indonesia, cukup panjang.

“Alhamdulillah saat ini pemegang SIUPKK sudah mencapai 303 perusahaan sejak mulai diterbitkan pada 2017, ini menandakan perkembangan usaha keagenan kapal cukup pesat,” ujarnya.

Adapun Rakernas ini dihadiri seluruh perwakilan wilayah (DPW/DPC) ISAA yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi keagenan kapal agar lebih profesional dan berdaya saing global menjadi ajang konsolidasi. Dialog interaktif yang menghadirkan nara sumber yang berkompeten.

ISAA disahkan oleh Kemenkumham pada tahun 2017 dengan nomor AHU-0009909.AH.01.07. Tahun 2017. Selain itu Kementerian Perhubungan juga menyatakan ISAA Sebagai Mitra pemerintah (Kemenhubb) melalui KM Nomor KP 1038 Tahun 2017.

Usaha keagenan ditetapkan dalam UU Pelayaran No.17/2008 Pasal 31 Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan dapat diselenggarakan usaha jasa terkait antara lain pada point (J) Keagenan Kapal.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal.

Peserta Rakernas yang hadir, adalah DPW Sumatera Utara, Kepri, Riau, Jambi, Palembang, Lampung, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat (Cirebon), Jawa Timur, Kalsel, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, DPC Cilacap dan DPC Balikappan."(*)

Reporter : Red
Editor : Luk

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.