IKLAN ATAS

isra miraj 2019

Anggota DPRD komisi IV Kab.Bekasi Gelar Orasi Bersama Pekerja KC FSPMI


Kab.bekasi.RB 
terkait Tuntutan Sarana dan Prasarana Penunjang Kawasan Industri
Ratusan pekerja yang tergabung dalam KC FSPMI Kabupaten Bekasi kepung gedung DPRD guna tuntut sarana dan prasarana penunjang kawasan industri, Jumat (8/9).

Sementara, Nyumarno anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan yang duduk di komisi IV, kepada media mengatakan, kami telah menemui dan menerima pekerja dari FSPMI untuk melakukan audiensi, terkait tuntutan sarana dan prsarana penunjang kawasan industri."

1. DPRD Kabupaten Bekasi menginisiasi lahirnya Perda tentang Rencana Induk Perindustrian Daerah sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 11, UU No.3 tahun 2014 tentang Perindustrian.

2. Akan melibatkan pihak Kawasan Industri, Pihak Pekerja, ahli perindustrian, dan instansi terkait lainnya dalam pembuatan Naskah Akademik dan Rancangan Perda tentang Rencana Induk Perindustrian Daerah, yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 40 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, yang diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:
a). Luas Area Kavling Industri maksimal 70% dari luas Kawasan Industri;
b). Ruang Terbuka Hijau (RTH) 10%;
c). Jalan dan Saluran sebesar 8-12%;
d). Fasilitas Sarana dan Prasarana Penunjang seperti instalasi pengolah air limbah, Kantor Pengelola, Unit Pemadam Kebakaran, Klinik Kesehatan, Sarana Ibadah, Sarana Olahraga, Perumahan Karyawandan Sarana Penunjang lainnya sebesar sekitar 8%;

3. Menginisiasi dan memasukkan tanggung jawab Kawasan Industri terkait Sarana dan Prasarana Penunjang Industri di dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2018-2022.

4. Mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan Penegakan Perda No.6 tahun 2001 tentang Fasilitas Kesejahteraan Pekerja, diantaranya Kewajiban Perusahaan dan/atau Kawasan Industri untuk menyediakan Fasilitas Tempat Ibadah, Fasilitas Transportasi Pekerja, Fasilitas Makan Pekerja, dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Lainnya.

5. Berkoordinasi dengan Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR untuk menanyakan kejelasan Peta Desa, Peta Kawasan Industri, Peta PJT II pada BBWS, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta instansi terkait lainnya untuk memastikan batas-batas Kawasan Industri.

Perwakilan DPRD
Nyumarno (Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan).
Nurdin Muhidin (Fraksi PAN).
Dr. H.Ayub Rohadi, M.Phill. D (Fraksi PKS).
H.Danto (Fraksi Gerindra).
Eddy Qurtuby (Fraksi Kebangkitan Nasdem."(Red) 
Diberdayakan oleh Blogger.