IKLAN ATAS

Kabut Hitam Menyelimuti Desa Segara Jaya Tarumajaya


izhar Rosadi
Tarumajaya.RB 
Belum genap Dua bulan kepergian Alm Kepala Desa segara jaya HM.Sargan  (28 Juli 2017 lalu- red),menghadap ilahi rabbi, sebagai bapak Pembangunan, pemimpin yang  selalu mengedepankan kepentingan masyarakatnya, yang masih menyisakan masa bakti kepemimpinan + - 1tahun 1 bulan, tentunya menjadi tanggung jawab para petinggi, BPD  dan tokoh masyarakat Desa segarajaya,untuk terus merealisasikan program-program beliau dalam hal pembangunan infrastruktur jalan, saluran drainase serta masalah internal lainnya di lingkungan pemerintahan Desa segara jaya, akan tetapi hingga saat ini belum adanya Penjabat (Pj) kepala Desa dari Pegawai Negeri sipil yang diangkat oleh Bupati, ironisnya BPD segara jaya telah melakukan prosesi penjaringan PAW.

"Pemilihan kepala Desa Antar waktu dapat menimbulkan konflik", isi surat warga yang di tanda tangani empat orang kordinator aksi.

Terkait adanya kegiatan BPD yang sedang berjalan,  penjaringan Bakal calon  Pengganti antar waktu (PAW) Kepala Desa, yang di lakukan oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) segara jaya, ada sekelompok warga Segarajaya mengirim surat kepada Polsek Tarumajaya dengan No.02/warga segarajaya/VIII/17, untuk menggelar aksi pada hari Senin 4 September 2017 jam 13.00 wib didepan kantor BPD segara jaya Tarumajaya.
Aksi warga menyatakan pendapat di muka umum dengan damai, mengajukan tuntutan.
" Tolak dilakukan pemilihan kepala Desa antar waktu oleh-oleh BPD Segara jaya, serta mendukung dilantiknya penjabat kepala Desa Pegawai Negeri sipil oleh Bupati hingga terpilihnya kepala desa difinitif melalu Pilkades serentak",  kata izhar .

Secara umum dikatakan izhar Rosadi, yang di tuangkan dalam tulisan " 

REFLEKSI ATAS PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU PREMATUR.

Pemilihan kepala desa antar waktu di desa Segarajaya kecamatan Tarumajaya kabupaten Bekasi  akhir-akhir ini menuai kontroversi. Ada beberapa hal yang menarik kita cermati untuk kemudian diambil refleksi dari fenomena tersebut. Yakni, pertama, pembentukan panitia. Pembentukan panitia oleh BPD Segarajaya adalah premature, diduga terhitung sejak tanggal meninggalnya Kepala Desa Segarajaya. Kedua, etika komunikasi birokrasi. BPD Segarajaya kurang komunikatif terhadap birokrasi pemerintahan terkait. Dan ketiga, bahaya laten "persekongkolan(?)".

Pembentukan Panitia."
Penulis sempat berkonsultasi dengan Drs.Dwy sigit andrian,  Camat Tarumajaya Bekasi dan Dinas pemberdayaan masyarakat dan Deda ( DPMD ) Kabupaten Bekasi yang pada intinya,memiliki kesamaan paham. "musyawarah Desa harus menunggu dilantiknya Penjabat kepala desa pegawai negeri sipil oleh Bupati Bekasi, yang akan menghantarkan musyawarah desa". Karena ini akan terkait dengan masalah anggaran. Mengkonfirmasi adanya proses pemilihan kepala desa antar waktu di Segarajaya, Camat Tarumajaya cukup kaget, karena belum ada informasi atau tembusan surat ke kantornya. Secara serta merta pula, Camat Tarumajaya menelpon ketua BPD Segarajaya untuk menurunkan spanduk penjaringan kepala desa antar waktu. Spanduk diturunkan, namun  BPD Segarajaya tetap melanjutkan penjaringan tersebut. BPD Segarajaya sangat percaya diri," show must go on" ! Pemilihan kepala Desa antar waktu tetap berjalan, meski warga segarajaya terheran-heran melihat “kekebalan” yang dipertontonkan. BPD Segarajaya melakukan sebagian tahapan mekanisme musyawarah desa, yakni adanya pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu, yang kemudian panitia mengumumkan penjaringan calon kepala desa antar waktu (dari 22 Agustus 2017 hingga 28 Agustus 2017) "sebelum adanya SK Pemberhentian Kepala Desa". Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana dalam Paragraf 2 Pemilihan Kepala Desa Antar waktu melalui Musyawarah Desa (musdes), Pasal 45 Huruf (a) Angka (1) bahwa sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi: 1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangpaling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan. Pemberhentian kepala desa dilakukan secara formil melalui surat keputusan (SK) Pemberhentian yang tertanggal 18 Agustus 2017. Jika dihitung maju 15 hari kemudian, setidak-tidaknya, pembentukan panitia paling lambat jatuh pada tanggal 1 September 2017.

Etika Komunikasi Birokrasi."
Ada dua konteks mengapa kita perlu berbicara soal etika terkait dengan proses komunikasi yang berlangsung oleh BPD Segarajaya terkait Pemilihan Kepala desa antar waktu.
Pertama, BPD Segarajaya membangun komunikasi di domain Legislatif (DPRD Kab Bekasi) ketimbang domain Eksekutif (Camat Tarumajaya atau Bupati Bekasi). Selazimnya BPD Segarajaya melaporkan ke Bupati atas meningggalnya kepala desa segarajaya, yang akan menjadi dasar Bupati untuk menerbitkan SK Pemberhentian. Setelah SK Pemberhentian tersebut  turun, selazimnya, atas dasar SK Pemberhentian itulah BPD Segarajaya bersurat ke Bupati untuk memohon petunjuk dan arahan. Dan kedua, ketika perwakilan masyarakat diterima oleh BPD Segarajaya pada saat terjadinya aksi damai 4 September 2017 lalu, seyogianya, sebagai yang mewakili hak-hak sipil warga, BPD Segarajaya pun mematut diri untuk memerankan tugas dan fungsinya secara cerdas, elegan, beretika dan saling menghormati. Bukan malah menyerang individu. Tidak penting membangun wibawa yang berlebih dalam menghadapi perwakilan warga, yang terpenting adalah membangun komunikasi yang bermutu, solutif, dan kondusif.

Bahaya Laten "Persekongkolan(?)"

SAAT Orde Baru berkuasa, mendengar istilah bahaya laten senantiasa diasosiasikan dengan komunisme. Hingga setiap saat diperingatkan selalu waspada atas ideologi ini. Bahaya laten sesungguhnya dipahami sebagai bahaya tak tampak di permukaan, tetapi terus bergerak aktif menemukan momentum aktual menjadi kenyataan. Modus bahaya laten biasa menghidupkan jejaring aktif dan menunggu lengahnya masyarakat, saat mewujud dalam realitas ada, teramat sangat melumpuhkan. Mengamati pergerakan “persekongkolan” oknum politisi Deltamas dalam hal pemilihan kepala desa antar waktu desa Segarajaya, seolah mengingatkan kembali pada istilah bahaya laten ini. Tentu penggunaan istilah ini, tidak dalam konteks mengasosiasikan politisi Deltamas dengan komunisme. Melainkan menggambarkan betapa pergerakan untuk tetap meloloskan kebijakan yang nyata-nyata ditolak banyak pihak ini sebagai bahaya laten yang harus diwaspadai segenap elemen masyarakat.

Penjelasan BPD Segarajaya ketika ditanya soal anggaran, menjelaskan bahwa anggaran yang digunakan berasal dari DANA TALANGAN,  dengan beralasan bahwa itu sudah diamini ketika rapat di komisi 1 DPRD Bekasi yang juga dihadiri oleh dinas terkait. Dan pergerakan pengusung pemilihan kepala desa antar waktu itu, menghasilkan surat rekomendasi DPRD Kab Bekasi kepada Bupati. Yang salah satu rekomendasinya adalah segera angkat PJ untuk menetapkan perdes PAW bersama BPD Segarajaya dan menyelenggarakan Musdes PAW Kepala Desa.  Bisa saja pembahasan pemilihan kepala desa antar waktu di rumah rakyat, di deltamas, melaju dengan mulus dan menjadi kesepakatan seluruh fraksi di DPRD. Namun, satu hal, penulis meyakini bahwa surat rekomendasi DPRD Bekasi ini akan memunculkan paradoks kehormatan, karena disinyalir tidak melalui hasil rapat pimpinan (rapim).  Sangat wajar jika hal itu akan memunculkan valensi harapan (violation valence). Dalam Expectancy Violations Theory (teori pelanggaran harapan) dari Judee Burgoon, pelanggaran harapan berakar pada bagaimana pesan-pesan ditampilkan. Misal, bagaimana saat norma-norma komunikasi politik sebelumnya dilanggar para politisi Deltamas. Dalam valensi pelanggaran para komunikator berusaha menginterpretasi makna dari sebuah pelanggaran dan memutuskan apakah mereka menyukai atau tidak. Adanya Opini publik yang keras menolak dilanjutkannya pemilihan kepala desa antar waktu oleh BPD Segarajaya, itu tentu lahir dari interpretasi kritis warga. Skeptisme publik memang kerap tercermin dalam spiral keheningan, tapi di lain waktu bisa hadir dalam tsunami penentangan. Sebagai politisi, anggota Dewan tentu paham akan hal itu. Karena itu, sebelum kehormatan oknum dewan ataupun para pengusung pemilihan kepala desa antar waktu yang premature dan menggunakan dana talangan itu porak-poranda karena tsunami opini publik, maka “persekongkolan (?)” itu harus dihentikan, jangan diteruskan. Persis seperti ucapan Don Corleone ke Johnny Fontane tentang Woltz dalam Film The Godfather “I'm gonna make him an offer he can't refuse”. (Lukman) 


*Penulis adalah pemerhati sosial dan lingkungan, sudah 10 tahun mukim di desa Segarajaya*.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.