IKLAN ATAS

Diduga, Desa Tanjung Irat Singkep Barat Menjual Hutan Negara Termasuk Hutan Mangrove (Bakau)


Redaksibekasi.com - Sejak di berlakukannya segala bentuk prosedur perizinan tambang adalah hak Pemprov diduga banyak menimbulkan permasalahan baik itu di kabupaten, kecamatan maupun desa, dengan kejadian ini setiap desa yang ada tambangnya, selalu bermasalah terhadap masyarakat, sehingga tidak ada kewenangan bupati ataupun kecamatan dan hal ini desalah yang mengatur segala di desa

Dari pantauan awak media, berdasarkan informasi masyarakat banyak, terkait lokasi tambang pasir darat di Desa Tanjung Irat Singkep Barat Kabupaten Lingga untuk penambangan pasir darat, yang mengatakan; ratusan hektar Hutan Negara termasuk Hutan Mangrove (bakau) di dalamnya, yang jumlahnya hampir mencapai 6 hektar sudah diterbitkan suratnya berupa sporadik oleh Desa Tanjung Irat yang dijual ke PT. SEMARAK SEJATI untuk penambangan pasir darat, hal tersebut diduga sudah melanggar "UU" yang ditetapkan oleh pemerintah ,tentang perlindungan hutan, baik dari Desa Tanjung Irat maupun pihak perusahaan terkena sanksi hukum

Jasmin, saat dikonfirmasi awak media pada minggu 1/10/17 di Dabo Singkep mengenai hutan mangrove ia mengatakan tidak tau.
"Tugas saya cuma merintis lahan tersebut yang sekiranya sudah disepakati oleh pihak PT dengan kepala desa, lahan tersebut untuk penambangan pasir darat yang jumlahnya ratusan hektar, saya bekerja atas perintah pak kades untuk mem-ploting lahan tersebut dan termasuk hutan bakau di dalam nya, suratnya sudah diserahkan ke pihak perusahaan dan saya tidak tahu bahwa hutan bakau di lindungi" ucapnya

"Mengenai pembayaran,dana sudah di cairkan dari pihak perusahaan, cuma saya tidak mengetahui jumlah nya, dugaan saya sudah lebih dari satu milyar, saya pertanyakan kepada kades alasannya belum dibayar dari pihak perusahaan" tambah Jasmin.

Harudin, salah seorang warga Dusun Cukas mendengar dana sudah lama dibayar oleh perusahaan menjumpai awak media pada Senin 2/10/17 di Dabo Singkep, dia mengeluhkan pembayaran, 
"Saya mempunyai lahan seluas 24 hektar (12 surat) yang sudah diserahkan surat tersebut ke pihak perusahaan namun belum ada pembayaran sama sekali" keluhnya.

Harudin menambahkan,"mohon bantuannya kepada pewarta agar 12 surat lahan itu kembali dari pihak perusahaan" ucapnya

Sapri, pihak perusahaan pada Rabu 4/10/17 saat mau dikonfirmasi melalui telpon seluler, beberapa kali tidak diangkat, pewarta konfirmasi via SMS.
"Dari dabo pak, teman Harudin warga Cukas, terkait masalah surat tanah yang atas namanya Harudin pak, sebanyak 12 surat, Harudin mau ambil kembali, soalnya sampai sekarang belum dibayar"

Safri, pihak perusahaan melalui telepon mengatakan kepada awak media
"bapak pertanyakan sama kades ya!!" jawabnya singkat.

"Diduga dengan adanya melanggar hukum yang berlaku, kepada pihak terkait menindak lanjuti" semoga ujar Harudin menutup wawancara." (Suarman) 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.