IKLAN ATAS

isra miraj 2019

WALI KOTA BEKASI Dr.H.RAHMAT EFFENDI, SEGEL 2 PABRIK TIDAK BERIZIN

Wali kota bekasi Dr.H.Rahmat Effendi di lokasi pabrik tidak berizin 
Redaksibekasi.com- Sebelum lakukan telusuri Kali Bekasi, Wali Kota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi inspeksi mendadak ke 2 pabrik yang berada di area perbatasan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi, pada hari Rabu (04/10/2017) bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi beeserta Camat Bantargebang.

2 pabrik yang ditemukan dalam sidak tersebut yakni PT. Prima Kremasindo yang membuat minuman ringan dengan limbah yang keluar berupa batu bara da diduga membuang limbah ke Kali Bekasi.Kedua PT. Prima Baja Utama di segel oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

"Ini kita segel, enggak boleh beroperasi sampai kewajibannya dipenuhi. Mereka (pabrik) ini banyak pelanggarannya," Tegas Wali Kota Bekasi

Di dalam area pabrik, Wali Kota menemukan tumpukan bekas batu bara yang menjadi limbah di area belakang dekat tepi sungai, dan mereka setelah di klarifikasi telah berdiri dari tahun 2011 akan tetapi tidak memiliki ijin yang kuat dan tidak di urus upaya mengenai limbah dan lainnya ke Pemerintah Kota Bekasi.

Pelanggaran yang dilakukan PT Prima Kemasindo, di antaranya tidak memiliki dokumen, melanggar garis sempadan sungai (gss), tidak memiliki dokumen lingkungan, tidak memiliki izin untuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Kemudian perusahaan itu juga tidak memiliki surat izin pembuangan limbah cair (SIPLC), izin pengambilan air tanah, dan limbah B3 yang tidak dilokalisir sehingga langsung masuk ke sungai.

Lokasi pabrik tersebut berada di dua wilayah, yaitu Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor, Dengan demikian, bagian produksi PT Prima Kemasindo yang berada di wilayah Kota Bekasi, disegel dan tidak boleh melakukan aktivitas

Kedua, PT. Prima Baja Utama tidak mengoperasikan IPAL-nya (Instalasi Pengolahan Air Limbah), SIPLC ada tapi belum dievaluasi, dan tingkat keasaman dari limbahnya melebihi baku mutu, jadi kita segel," ujar Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kustantina.

Kedua pabrik tersebut tidak boleh beroperasi sebelum memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukan."(Piyan/Ndoet/Ggi)
Diberdayakan oleh Blogger.