IKLAN ATAS

Rakernas II Adkasi, Menyoroti Pemanfaatan Dana Desa Yang Belum Maksimal

Rakernas II Adkasi di ball room hotel grand paragon jakarta 
Redaksibekasi.com- Cikarang: Rakernas II asosiasi DPRD kabupaten seluruh indonesia (Adkasi) digelar di ball room hotel grand paragon jakarta, 26-29 maret 2018. yang merupakan wadah berhimpunnya 17.652 orang anggota DPRD yang tersebar pada 416 kabupaten. setelah mengidentifikasi dan membahas beberapa isu yang terkait dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, maka rakernas II Adkasi berhasil merumuskan beberapa rekomendasi. 

Pengurus dewan pimpinan nasional Adkasi, Lydia fransisca mengutarakan terdapat beberapa rekomendasi yang dikeluarkan yang dibagi dalam dua bagian yakni rekomendasi yang sifatnya internal organisasi dalam rangka menata dan memperbaiki kinerja DPN adkasi dan rekomendasi eksternal yang akan disampaikan kepada presiden, DPR RI, serta lembaga negara dan instansi pemerintah lainnya.

Rekomendasi Eksternal, kata dia ada 14 rekomendasi yakni pembuatan regulasi mengantisipasi isu sara dan hoax, peningkatan kualitas pemilihan kepala daerah, pengangkatan pegawai honorer menjadi ASN secara bertahap, pekerja apapun statusnya wajib menerima jaminan sosial seperti BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. 

"Kita juga meminta pemerintah melanjutkan program sertifikasi lahan secara gratis dan membentuk komisi penyelesaian konflik agraria, kemudian, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan mencabut moratorium pembentukan daerah otonom baru termasuk pemekaran desa agar dapat memungkinkan terbentuknya daerah otonom baru," ujar politisi Gerindra ini. 

Selain itu, kata dia, rekomendasi rakernas II adkasi juga menyoroti pemanfaatan dana desa yang belum maksimal, keterlambatan pelaksanaan kegiatan di daerah yang anggarannya bersumber dari DAK, implementasi program nawacita yang belum berjalan dengan baik sehingga perlu dibentuk Badan riset nasional. 

"Rakernas II adkasi menugaskan DPN adkasi untuk melaksanakan kerja sama (MoU) antara, KPK, kejagung, dan ombudsman sesuai dengan tugas konstitusi di setiap kelembagaan tersebut. kemudian meminta pemerintah pusat untuk segera melakukan revisi Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mengevaluasi Permendikbud nomor 17 tahun 2017 sesuai dengan kondisi dan keadaan daerah," ujarnya. 

Selain itu, kata Lydia, pihaknya juga meminta agar melibatkan DPRD dalam rumusan regulasi tentang program pemerintah pusat dalam mengawasi program-program bantuan, seperti KIS, KIP, bedah rumah, sertifikat gratis, dan dana desa yang bersumber dari APBN. 

"Rakernas juga merekomendasikan Pemerintah pusat segera membentuk badan percepatan pembangunan.terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana otsus, maka perlu dibuat regulasi yang terkait dengan pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Undang-undang otonomi khusus papua dan papua barat," tutupnya."(*)

Reporter : red 
Editor : Luk 
Diberdayakan oleh Blogger.