IKLAN ATAS

Diduga Ada Pungutan Liar Dalam Pengurusan PTSL Di Buni Bakti Babelan

Foto ilustrasi 
Redaksibekasi.com- Babelan: Dalam rangka Menyukseskan program unggulan Presiden Joko Widodo, Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) diduga hal ini adanya kurang kepatuhan oleh sejumlah Kepala Desa Di wilayah Kecamatan Babelan khususnya Desa Buni bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Terkait adanya dugaan pemungutan biaya kepada warga dalam pengurusan PTSL, Hal itu berdasarkan pengakuan beberapa Warga yang enggan disebutkan namanya kepada redaksibekasi.com .

“Dalam mengurus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kami (warga-red) dikenakan biaya hingga Rp 700 ribu , tergantung dari kesepakatan dengan tim yang di lapangan.” kata JM warga Buni bakti, Kamis (28/6).

Dikatakan JM,  Saya buat dua buku yang satu buku untuk rumah orang tua dan satu lagi rumah saya jadi saya mesti bayar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah). 

"Hal Itu bervariasi ada juga yang lebih besar dari saya bayarnya ke tim di lapangan. Kalau untuk apanya saya ga tau dah. Yang saya tau, bayar 700 ribu satu buku. Dan kalau ada kekurangan apapun di dalam pemberkasan itu nanti saya akan dikenakan biaya lagi Kemudian dari petugas tersebut juga mengungkapkan bahwa nanti setelah keluar surat bisa kena biaya lagi," Ungkapnya.

Terpisah, Maruloh ketua PAC Lembaga Aliansi Indonesia Ikut angkat bicara, Dirinya menyesali perbuatan oknum panitia PTSL yang ada di desa Buni bakti kecamatan babelan. Dengan adanya pungutan perbuku 700 ribu rupiah. Padahal, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri-Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan  Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 22 Mei 2017 dengan nomor : 25/SKB/V/2017.nomor:590-3167A tahun 2017 dan nomor:34 tahun 201, biaya program PTSL hanya Rp 150.000.

"Namun fakta di lapangan berkata lain, peraturan tersebut justru diduga di jadikan bisnis sejumlah oknum para panitia PTSL Desa buni bakti, bayangkan dengan Kuota 2000 buku di kali 700 ribu perbuku, bukan tidak mungkin meraup banyak keuntungan," tegasnya.

Sementara itu, Pj Kades Buni Bakti, H.Ranan, Hingga berita ini ditulis belum dapat di temui. Dalam UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) UU No 14 Tahun 2008 di era keterbukaan saat ini dari pihak Media dapat mempertanyakan langsung hal- hal yang harus Masyarakat ketahui dan Pejabat Publik punya hak jawab, apabila Pejabat menghindar dari awak Media dapat di ancam Pidana 4 tahun Penjara."(*) 

Reporter : red
Editor : Luk 
Diberdayakan oleh Blogger.