IKLAN ATAS

Dugaan Kasus Korupsi ADD Dua Kades Jadi Perhatian, Ini Kata H.Uju Juhaeri.

Dugaan Kasus Korupsi ADD Dua Kades Jadi Perhatian, Ini Kata H.Uju Juhaeri.
Kabupaten Bekasi, Terkait dugaan dua Kepala Desa yang terindikasi adanya Korupsi pada Anggaran Dana Desa (ADD) yang saat ini masih ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) adalah Kepala Desa Karangasih dan Kepala Desa Setialaksana, bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengakui akan memperketat pengawasan Anggaran Dana Desa di setiap desa - desa yang ada di Kabupaten Bekasi, hal ini di katakan Sekretaris Daerah (Sekda)"H.Uju Juhaeri. Selasa (17/7) kemaren.

Menurut H.Uju Juhaeri masalah Anggaran Dana Desa (ADD) itu akan menjadi bahan Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Organisasi Perangkat Dearah (OPD), mulai dari Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (DPMPD), agar dalam mengawasi Anggaran Dana Desa yang dialokasikan ke desa - desa bisa lebih ditingkatkan lagi Pengawasannya, sehingga Penyelewengan Dana Desa di Kabupaten Bekasi bisa diminimalisir." ungkap H.Uju Juhaeri.

"Ini akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, agar ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi pengawasannya, sehingga pengelolaan keuangan dana desa lebih baik lagi dan taat aturan.”ujarnya.

Dengan adanya dugaan penyelewengan Kata Sekda, Pada Anggaran Dana Desa (ADD) yang dilaporkan kepenegak hukum dua Kepala Desa tersebut, pihaknya berharap agar hal ini menjadi bahan pelajaran untuk para penerima pengelola Anggaran Dana Desa di setiap desa - desa yang ada di Kabupaten Bekasi, sehingga bisa digunakan sesuai Program Pemerintah yang ingin melakukan pemerataan Pembangunan melalui Dana Alokasi Desa (DAD) tersebut.

“Hal ini juga harus jadi peringatan untuk pengelola anggaran, khususnya para Kepala Desa agar menggunakan dana desa sesuai peruntukannya,” ungkap H.Uju Juhaeri.

Ditambahkannya, Bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak bisa terlalu jauh mencampuri urusan yang tengah dilakukan pihak Kejaksaan Negeri, karena ini sudah dalam Proses Kejaksaan Negeri Cikarang, 
"Kami berharap penanganannya sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku," harapnya.

"Pihaknya meminta kepada OPD terkait lebih proaktif melakukan Pengawasan dan Pembinaan, bahkan peran serta Masyarakat sangatlah penting untuk aktif melakukan Pengawasan di desanya masing - masing, sehingga dengan demikian ke depan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bekasi bisa lebih baik lagi," pungkasnya.

Masyarakat perlua juga mengetahui besaran  penerimaan dana yang di Transfer ke Kepala Desa pada tahun Anggaran 2018 untuk 180 Desa di Kabupaten Bekasi, adalah sebesar Rp 579.131.145.000, bersumber dari :
  1. ADD Kabupaten Bekasi Rp 333.475.636.000, 
  2. Bantuan Keuangan Pilkades dari APBD Kabupaten Bekasi Rp 28.241.829.000, 
  3. Bantuan Propinsi Jawa Barat Rp 20.700.000.000, 
  4. Dana Desa APBN Rp 196.713.680.000, 

Dari jumlah tersebut diatas masing - masing Kepala Desa diduga mendapatkan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2018 menerima rata - rata sebesar Rp 3.217.395.250, (Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).*( Julham )
Diberdayakan oleh Blogger.