IKLAN ATAS

isra miraj 2019

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkab Bekasi kembali Meningkat

Add caption
Redaksibekasi.com- Cikarang: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mendapatkan peningkatan kenaikan nilai dalam pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Tahun 2018 dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Di Hotel Trans Luxury Bandung-Jawa Barat, Senin (28/1).

"Kenaikan ini diperoleh berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan langsung oleh Tim Evaluator dari KemenPANRB Republik Indonesia," ungkap Sekretaris Daerah, Uju yang dalam hal ini mewakili Plt. Bupati Bekasi pada Acara Pemberian Nilai dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) (Sakip) yang diberikan langsung oleh Menteri PANRB, Drs,Syafruddin,M.Si

Menurutnya, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bekasi, sebelumnya pada Tahun 2017 mendapatkan nilai 61,79 dengan predikat B sedangkan untuk tahun 2018  memperoleh nilai 62,74 dengan predikat B.

"Predikat B yang diperoleh tahun 2018 walaupun sama dengan capaian predikat tahun 2017, tapi dari segi skor/bobot tahun 2018 nilainya naik.Tentunya kedepan kita berharap bisa naik peringkat menjadi predikat BB, ya syukur-syukur bisa A. Sedangkan untuk predikat BB sendiri harus mencapai skor nilai 70," ujarnya. 

Penilaian ini menunjukan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi hasil pada pemerintah kabupaten bekasi, sudah menunjukan kinerja yang baik.

"Masih banyak yang perlu kita tingkatkan, kita akselarasi terkait dengan beberapa hal yang menjadi fokus perhatian kita terkait perencanaan, penganggaran, capaian kinerja, evaluasi kinerja dan pengukuran kinerja setiap tahunnya harus kita tingkatkan," ucapnya.

“Saya mengucapkan rasa syukur atas capaian yang telah dilaksanakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Bekasi sehingga mendapatkan kenaikan nilai dari Tim Evaluator KemenPANRB Republik Indonesia,” tambahnya.

Masih kata Uju, tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang beroreintasi kepada hasil (result oriented goverment) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan

Uju, berharap seluruh Perangkat Daerah (PD) semakin meningkatkan kinerjanya sehingga keterkaitan dan hubungan Antara ‘leading sektor’ atau antar sektoral bisa bekerjasama secara sinergitas.
Semua Perangkat Daerah (PD) perlu bekerja keras lagi, sehingga pada Evaluasi Sakip  tahun depan mendapat nilai yang lebih baik lagi."(*)

Reporter : Red
Editor : Luk
Diberdayakan oleh Blogger.