IKLAN ATAS

Sidang Lanjutan Meikarta, Terungkap Jelas, Neneng Yasin Tak Pernah Minta Komitmen Fee

Sidang kasus suap perizinan Meikarta
Redaksibekasi.com- Bandung: Dalam sidang kasus suap perizinan Meikarta, yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata. Terungkap dengan jelas Bupati Bekasi Non Aktif, dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin. Menyatakan tidak pernah meminta komitmen fee terkait perijinan Meikarta. Rabu (13/3) kemarin.

Hal itu dibenarkan oleh saksi Edi Dwi Soesianto (Edi Soes) dan Satriadi dari management Lippo Cikarang.

Dalam kesaksiannya, Edi Soes maupun Satriadi mengatakan bahwa Neneng Hasanah Yasin mengarahkan agar perijinan Meikarta sesusai prosedur dan tidak menabrak aturan.

Pada kesempatan yang sama. Kadis PUPR, H. Jamaludin. Mengakui telah menerima dana sebanyak 2 milyar. Yang diberikan dua tahap oleh Satriadi. Namun anehnya dibantah oleh Satriadi.

Begitupun dengan sanggahan dari Kadis Damkar, Sahat MBJ Nahor. Yang tidak pernah meminta uang 35 juta rupiah per tower.

"Saya memerintahkan kepada kabid Asep untuk menghitung biaya per tower sesuai dengan PERDA. Didapat angka 20 juta rupiah per tower. Bukan 24 apalagi 35 juta rupiah." Sanggah Sahat.

Neneng Rahmi pun keberatan dengan kesaksian Edi Sus dan Satriadi yang menyatakan tidak mengetahui jika perizinan Meikarta diteruskan ke Propinsi.

Menurut Neneng Rahmi, Perkembangan Perijinan Meikarta terus diikuti oleh Edi Sus.

Bahkan Neneng Rahmi menyatakan melihat dengan mata kepala sendiri saat Satriadi menyerahkan uang 1 milyar kepada H. Jamaludin, di RM. Sederhana.

Sidang yang sebelumnya tertunda, Untuk acara sidang hari ini (Rabu 13/3) Dihadapan Majelis Hakim yang mulia di ketuai Majelis Hakim Ketua Judianto. hakim Anggota Tardi. hakim Anggota Lindawati.

Saksi mengatakan Pihak PT Lippo Cikarang menjanjikan Rp 20 miliar sebelum proses perizinan proyek Meikarta dilakukan. Namun, janji tersebut hanya terealisasi sebesar Rp 10,5 miliar yang diberikan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.

Hal itu terungkap saat jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan saksi Yusup E Taufik yang  menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi.

Yusup E Taufik menyebut awalnya dia dikontak oleh Bupati Neneng yang menanyakan tentang proyek Meikarta.

"Waktu itu saya di telepon, beliau mengatakan 'Pak Taufik tahu Meikarta, saya bilang tidak tahu. Beliau sampaikan saya dihubungi bapak gubernur ada Meikarta di Bekasi'. Saya sampaikan akan cari tahu info itu," ucap Taufik di hadapan majelis Hakim di ruang sidang Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (13/3).

Yusup E Taufik lantas menelusuri informasi tentang Meikarta melalui internet. Dia akhirnya mengetahui bahwa proyek Meikarta ini digagas oleh PT Lippo Cikarang.

Lalu Taufik menghubungi kenalannya di Lippo Cikarang yaitu Satriadi. Saat menanyakan, kata Taufik, Satriadi membenarkan bahwa ada proyek pembangunan Meikarta.

Satu sampai dua minggu kemudian, Yusup E Taufik bertemu dengan Satriadi yang saat itu bersama dengan Edi Dwi Soesianto (Edi Soes) Kepala Divisi Land Acquisition and Permit PT Lippo Cikarang. Pertemuan yang berlangsung di Masjid Cibiru itu membahas soal perizinan proyek Meikarta dengan luas total 438 hektare.

"Saya, Pak Edi Soes dan Satriadi ngobrol. Beliau (Satriadi) menyampaikan akan membangun apartemen. Saya tanya berapa luasnya dijawab 438 hektare, saya bilang besar banget. Terus beliau menyampaikan kira-kira bagaimana prosesnya. Saya bilang ajukan saja. Lalu beliau (Satriadi) menanyakan berapa biayanya, Saya bilang nggak tahu. Lalu beliau (Satriadi) menyampaikan bagaimana kalau Rp 20 miliar, Saya bilang nanti disampaikan," tutur Taufik menceritakan soal pertemuan itu.

Setelah pertemuan tersebut, Yusup E Taufik menghadap ke Bupati Neneng. Hasil pertemuannya dengan Edi dan Satriadi disampaikan Yusup E Taufik ke Bupati Neneng.Termasuk soal biaya Rp 20 miliar untuk pengurusan izin.

"Waktu itu ibu Bupati nggak sampaikan apa-apa. Cuma bilang ya udah diproses saja, Jangan nabrak aturan,"Terangnya. Lalu Jaksa KPK menanyakan perihal uang Rp 20 miliar yang diungkapkan oleh Satriadi.

"Ada Rp 20 miliar untuk perizinan, bagaimana pembicaraannya, Apakah seluruh perizinan atau IPPT (Izin Peruntukan Penggunan Tanah) saja" tanya jaksa KPK I Wayan Riana.

"Seluruhnya," jawab Taufik.

Proses perizinan mulai dilakukan. Satriadi lantas membuat konsep IPPT yang diajukan ke Dinas DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Bekasi. Yusup E Taufik menyatakan bahwa dalam proses IPPT, Edi Soes dan Satriadi pernah menghadap Bupati Neneng.

"Apa yang disampaikan saat pertemuan?," tanya jaksa,terkait perizinan IPPT mohon dibantu," kata Taufik.

Yusup E Taufik mengaku tak tahu bagaimana proses IPPT itu dilakukan oleh Edi Soes dan Satriadi. Taufik Dia tiba-tiba dihubungi bupati Neneng yang menyampaikan bahwa IPPT tersebut telah ditanda tangani. Setelah itu bupati minta tolong ditanyakan tindak lanjutnya," kata Taufik.

Menurut Taufik, IPPT yang diajukan tersebut seluas 143 hektare. Namun setelah ditanda tangani, luasan yang disetujui hanya 84,6 hektare.

Taufik mengatakan saat itu uang Rp 20 M tidak terealisasi. Bupati Neneng hanya mendapatkan Rp 10,5 miliar yang diberikan secara bertahap. Jaksa lantas membacakan 6 tahapan pemberian termasuk Rp 500 juta untuk Taufik.

Dari Info yang dihimpun, Sidang Kasus Mega Proyek Kasus Suap perizinan Meikarta akan dilanjutkan Rabu pekan depan (20/3)."(*) 

Reporter : Red 
Editor : Luk 
Diberdayakan oleh Blogger.