IKLAN ATAS

bisotisme

Kades Hurip Jaya Disoal LSM RIB, Diduga Lantaran Transparansi Baleho Anggaran

Kantor Desa Hurip Jaya kecamatan Babelan
Redaksibekasi.com- Babelan: Melawan lupa, Diduga kepala desa Hurip jaya kecamatan Babelan jarang ngantor, Lantaran sengaja menghindar  berjumpa dengan sejumlah awak media maupun Lembaga swadaya masyarakat (LSM), Mungkin diduga hal ini terkait belum terpasangnya Baleho Anggaran yang telah digelontorkan oleh Pemkab Bekasi, Provinsi maupun pusat serta proyek pembangunan di halaman kantor Desa yang belum terselesaikan.

"Yah, memang cukup aneh, Sulitnya bertemu Kepala Desa Hurip jaya, Diduga lantaran tak adanya transparansi Anggaran yang terpampang dalam Baleho sebagai bentuk Keterbukaan Informasi Publik (KIP)," hal itu dikatakan Firdaus, Ketua LSM RIB kepada awak media. Senin (24/6).

Lanjut Firdaus, Pemerintah pusat melalui Kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (kemendes PDTT) telah menggulirkan anggaran untuk Pembangunan desa di seluruh pelosok nusantara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan laju pembangunan,

Seiring transparansi informasi yang sudah mulai membuka ruang dihampir semua lini pelayanan publik, Tentunya Hal tersebut. Sejalan dan  senafas dgn UU No. 14 2018 tentang KIP. (keterbukaan informasi publik), Begitupun halnya dengan pemerintahan Desa, yang mulai membuat transparansi daftar  pelaporan kegiatan berikut sumber dana yg digunakan. Tujuan yg benar namun harus diikuti dengan tata cara yg benar.

Berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018. baliho itu harus memberi informasi terkait dengan hal-hal sebagai berikut;

1. Apa kegiatannya
2. Berapa anggarannya.
3. Darimana sumber anggarannya (PAD, DD, ADD, BHP, BKP, BKK, BPK, SPM.)
4. Siapa Pelaksananya (PKA dan TPBJ) dengan menyebut namanya.
6. Alamat pengaduannya.

"Dana desa menjadi tanggung jawab penuh kepala desa selaku penanggung jawab kegiatan dan pengguna anggaran," terang Firdaus.

Lanjutnya, Tidak sedikit kepala desa yang harus mendekam di balik jeruji besi karena kasus penyalahgunaan anggaran dana desa, yang tidak transparan.

"Akan lebih fair dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, bila dipasang Baleho anggaran, Jadi Masyarakat tidak perlu curiga lagi dengan uang yang dikelola pemerintah desa. Kades juga gak perlu menghindar dengan rekan media dan LSM, Kami hanya menjalankan fungsi sosial kontrol, kita bermitra kok," paparnya.

"Jika tak ada transparansi anggaran dan kades Sulit di temui di desa, Tentunya LSM RIB akan terus mengawal dan memantau penggunaan anggaran dan lainnya, Jika tak ada perhatian, Lembaga akan berkirim surat ke instansi terkait khususnya Inspektorat Kabupaten Bekasi agar mengecek langsung penggunaan anggaran desa yang di gunakan desa Hurip Jaya kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi," Pungkas Firdaus.

Sementara itu hingga tulisan ini tayang, belum ada pihak desa Hurip jaya yang dapat di konfirmasi terkait baleho dalam Tranparansi Anggaran."(*) 

Reporter : Red 
Editor : Luk 
Diberdayakan oleh Blogger.