IKLAN ATAS

bisotisme

Dimana Peran BPD Desa Kedung Jaya, Proyek Pelebaran Jalan Kedung jaya Di Soal LSM RIB

Pelebaran Jalan anggaran dana desa kedung Jaya 
Redaksibekasi.com- Babelan: Proyek pengerjaan pelebaran jalan di kampung Wates RT. 09/09 dan Rt. 06/08. Desa Kedung Jaya kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, dinilai sarat penyimpangan dan banyak menuai pertanyaan baik dari warga maupun masyarakat sekitar sebagai pengguna jalan yang akan melintas dari Babelan dan ke Desa Samudra Jaya Tarumajaya.

Diketahui sebelumnya, sejumlah lembaga ikut menyoroti soal dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek pelebaran jalan di Desa Kedung Jaya, Pasalnya Soal hasil pengerjaan proyek pelebaran jalan, hasilnya asal ada, Proyek pelebaran Jalan Kedungjaya dengan Pagu Anggaran Rp 189 Juta dengan pengerjaan Panjang 75 Meter Lebar 1 Meter, Tinggi 0,15 m, dan Patut diduga jadi ajang korupsi dan Pemborongnya dapat meraup keuntungan masuk kantong pribadi sebanyak-banyaknya.

"Coba Aja Cek ulang ke lapangan hasilnya jauh dari kata layak, ketebalan katanya 15 Cm teori, fisiknya kisaran 6-8 Cm dan juga  Lebar 1 meter itu teori," Hal ini diungkapkan, Firdaus Ketua DPC LSM RIB di Kedungjaya. Senin 8/7.

Sebagai sosial kontrol kami dan tim akan terus menyuarakan adanya penyimpangan anggaran dan lainnya.

Terlebih mirisnya lagi, Nomer telp awak media di Blokir pada saat akan konfirmasi soal proyek sangkuriang pelebaran jalan kedung jaya.

Dalam hal ini kata Firdaus, Kami juga akan  mempertanyakan peran dan tanggung jawab BPD sudah sejauh mana memantau dan melihat infrastruktur jalan yang sedang di kerjakan dengan anggaran dana desa kedung Jaya. Dengan nilai Anggran sangat besar, tetapi kualitas pekerjaan diduga tidak maksimal jauh dari kata layak.

"Yah, bila tak ada penjelasan dari pelaksan proyek sangkuriang pelebaran jalan kedungjaya Senilai Rp 189 Juta, kita akan berkirim surat ke instansi terkait soal transparansi Anggaran Desa kedungjaya, baik ADD, DAD, Banprov serta anggaran lainnya yang diterima Desa," tegas Ketua RIB. Senin 8/7.

"Yah, ini anggaran Desa bersumber dari uang rakyat, harus ada kejelasan dan pertanggungjawabannya, dan kita layangkan surat ke inspektorat serta instansi terkait,"pungkasnya."(*)

Reporter : Tim 
Editor : Luk 
Diberdayakan oleh Blogger.