IKLAN ATAS

Usut Oknum Pembabatan 300 Ha Hutan Mangrove Di Muara Gembong, Ini Rekomendasi Pengamat Publik


Redaksibekasi.com- Kab.Bekasi: miris, Kondisi alam wilayah pesisir pantai muara Gembong dan sekitarnya, Lantara semakin tergerusnya dan merajalela pembabatan  hutan bakau (Mangrove) oleh oknum yang rakus akan duniawi.

Gambaran pembabatan hutan Mangrove nyata diwilayah desa Pantai Harapan Jaya khususnya dan pada umumnya sejumlah kawasan Hutan mangrove yang berada di Kecamatan Muara Gembong, kabupaten  Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

"Kini Kawasan hutan Mangrove yang berfungsi sebagai sabuk hijau (green belt) meradang sedih, Akibat ulah oknum-oknum yang mengabaikan norma-norma hukum dan merusak lingkungan," kata R.Meggi Brotodihardjo/Pengamat publik eksis dalam bidang Lingkungan di Bekasi. Rabu 31/7.

Diketahui sebelumnya, Dalam Konferensi Mangrove Internasional yang diadakan di Tahura, Ngurah Rai, Bali pada April 2017, Indonesia sebagai rumah dari 25 persen ekosistem Mangrove dunia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Negeri ini jadi pionir dalam konservasi Mangrove berkelanjutan.

Dikatakan R.Meggi Brotodihardjo, Dampak kehilangan hutan bakau (Mangrove) yang merupakan sabuk hijau (green belt) akan sangat buruk dan mempunyai efek domino yang sangat merugikan manusia seperti kasus di Pantai Harapan Jaya, Hutan Mangrove yang dibabat secara liar.

“Pengrusakan,Pembabatan mangrove secara liar di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi harus diusut tuntas dan di pidanakan”, tegas R.Meggi Brotodihardjo, mantan Wakil Ketua DPW Persatuan Nelayan Tradisional indonesi (PNTI) Jawa Barat.

Dikatakannya, Bahwa Indonesia sebagai  rumah dari 25 % ekosistem mangrove dunia. Dengan kondisi tersebut sepatutnya negeri ini jadi pionir dalam konservasi mangrove berkelanjutan.

Pada dekade pertama abad ke-21 (2000-2014) saja, tak kurang 40% mangrove telah musnah. Saat ini kehancuran mangrove semakin massive lagi, terbukti dengan dibabat nya secara liar kurang lebih 300 Ha mangrove di Pantai Harapan Jaya, Muara Gembong oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab.

Larangan pembabatan mangrove itu tertuang dalam pasal 82 UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kehutanan, dengan ancaman penjara 1 s/d 5 tahun serta denda sebesar 500 juta s/d 2,5 Miliar.

Meggi mensinyalir Diduga kuat ada unsur kesengajaan di balik pengrusakan mangrove di desa Pantai harpan jaya  Muara Gembong terkait dengan maraknya bisnis.

“Sebagian besar area hutan lindung termasuk mangrove di Muara Gembong dan sekitarnya saat ini disinyalir telah dikuasai oleh sejumlah oknum maupun perusahaan," tukasnya.

Menurut Meggi, Total nilai ekonomi mangrove yang dibabat secara liar, termasuk kemampuannya ditaksir mencapai 100 juta rupiah per hektar. Dengan perhitungan tersebut, maka kerugian negara akibat kerusakan 300 Ha mangrove mencapai 30 Miliar rupiah.

"Kerugian itu belum memperhitungkan kerusakan struktur tanah dan biaya yang harus dikeluarkan untuk merehabilitasinya," jelasnya.

Lanjutnya, Pemda Kabupaten Bekasi memegang peranan kunci dalam mengelola kawasan mangrove sebagai kawasan penting yang di kelola Pemda berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda dan harus sinkron dengan SNPEM (Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove).

"Mereka yang lalai mengelola kawasan mangrove bisa kena sanksi, dalam hal ini UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi SDA dan Ekosistem,"tambahnya

Lebih lanjut dikatakan R.Meggi Brotodihardjo, Pemda Kabupaten  Bekasi tidak boleh lalai. Tumpang tindih mengenai pemberian fungsi kewenangan yang tidak jelas dan tegas oleh pemerintah,  Menambah hambatan upaya perlindungan mangrove,

"Fungsi kewenangan itu meliputi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan," tandasnya

Ada beberapa hal yang direkomendasikan R.Meggi Brotodihardjo, Ketua Dewan LSM- Suara Independen Rakyat (SIR) kepada pemerintah,

-Menegaskan kewenangan pengelolaan mangrove sebagai kewenangan Pemda setempat, instansi pusat cukup sebagai koordinator.

-Menghentikan alih fungsi mangrove.

-Menindak tegas, mempidanakan perusak dan pelaku serta aktor intelektual pengrusakan mangrove. Segera analisis dan evaluasi lahan kehutanan untuk mengidentifikasi permasalahan kehutanan terkait mangrove.

"Yah, Pemda Kabupaten Bekasi harus berani bertindak dan segera mengatasi permasalahan kerusakan mangrove yang sedang terjadi dan mensinkronkan RT/RWnya dengan instansi terkait serta tetap berpedoman pada Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang RTRW Bekasi,"Imbuhnya.

"Mangrove masa depan dunia, Selamat Hari Mangrove Sedunia, Semoga Bekasi Baru, Bekasi Bersih bisa membangun mangrove secara berkelanjutan," pungkas R.Meggi Brotodihardjo, Ketua Dewan LSM-SIR."(*)

Reporter : red
Editor : Luk
Diberdayakan oleh Blogger.