IKLAN ATAS

Waspadai Orang Titipan, Pengamat ASN Ingatkan Soal Open Bidding, Jangan Cuma Formalitas

Pengamat ASN-Senior Consultant The Economist and Social Intelligence R. Meggi Brotodihardjo
Redaksibekasi.com- Kabupaten Bekasi: Belum lama ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Telah melakukan rotasi dan mutasi Jabatan, Dan diketahui ada 22 pejabat eselon II yang telah dilantik oleh Bupati Bekasi H.Eka Supria Atmaja.SH, Sebagai bentuk penyegaran dilingkungan Pemkab Bekasi. Akan tetapi masih ada Lima Jabatan Kepala dinas yang masih kosong dan rencananya akan dilakukan Lelang Jabatan atau istilah Open Bidiing.

Lima kepala Dinas tersebut diantaranya, Kepala Dinas Damkar, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas UMKM, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Dari info yang beredar soal lelang Jabatan (Open bidding) diduga adanya orang titipan yang akan muncul, Hal ini yang menjadi  kekhawatiran masyarakat kabupaten Bekasi, Karena yang di Open Biddingkan Jabatan Strategis, Jangan sampai menghambat pembangunan kabupaten Bekasi, SILPA akan terus terjadi lagi, Mau dibawa kemana Kabupaten Bekasi, Kata R. Meggi Brotodihardjo, Pengamat ASN-Senior Consultant The Economist and Social Intelligence, kepada Media, Minggu 7/7.

"Yah, Lelang Jabatan (Open Bidding) sesungguhnya menuai kontroversial, Kebijakan open bidding sebenarnya kebijakan yang ada sisi negatifnya, ini juga membuktikan kegagalan daerah membina pola karier ASN dengan Merit System," ujarnya.

Lanjut R. Meggi, Sebetulnya di daerah sudah dikenal istilah Baperjakat atau Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Baperjakat ini mempunyai peran yang sangat vital untuk melakukan seleksi kepada calon-calon pejabat yang akan duduk, Saat ini kita dengar Lelang Jabatan (Open Bidding).

"Yang perlu jadi perhatian, OPEN BIDDING Jabatan Struktural PemKab Bekasi Jangan cuma Formalitas, Harus disesuaikan dengan Merit System yang sudah diatur dan diterapkan selama ini, Sehingga dapat mengeliminir Negatif Thinking," Ungkap Meggi.

Bupati/PPK, Pansel dan KASN jangan berikan peluang bagi oknum-oknum  titipan, Maupun pejabat yang terindikasi baik sedang dan akan diperiksa oleh lembaga Anti rasuah terkait masalah-masalah Tsunami di bekasi, seperti kasus Meikarta dan lainnya.

"Salah pilih akan mengakibatkan tersanderanya berbagai kebijakan yang sudah terencana dengan baik dan pada akhirnya akan menyusahkan Bupati khususnya dan masyarakat Kabupaten Bekasi pada umumnya," tegas R.Meggi Brotodihardjo.

Lanjutnya, Saya masih percaya dengan merit system yang ada, Dimana merit system tersebut berkorelasi dengan system pola karir organisasi yang telah dibangun dari level bawah hingga atas atau top karir.

"Kalau sampai ada oknum yang terindikasi bermasalah masuk dalam seleksi dan kemudian terpilih, Maka patut dan dapat diduga ada permainan dalam Open Bidding, Oleh karenanya semua stakeholder harus mengawasi," imbuhnya.

"Kabupaten Bekasi di bawah Komando H.Eka Supria Atmaja harus lebih baik lagi, Sesuai dengan seruannya “Bekasi Baru Bekasi Bersih”, Jangan sampai Jatuh di lubang yang sama," pungkasnya."(*) 

Reporter : Red 
Editor : Luk 
Diberdayakan oleh Blogger.