IKLAN ATAS

Cuma Sebatas Retorika, R.Meggi Ungkap Detik-Detik 100 Hari Kerja Bupati Bekasi Ngejomblo

R. Meggi Brotodihardjo 
Redaksibekasi.com- Kab.Bekasi: Detik-detik Genap 100 hari kerja Bupati Bekasi (Tanggal 19 September 2019-red), Eka Supria Atmaja memimpin Kabupaten Bekasi dengan One Man Show alias Nge-jomblo (tanpa pendampingan Wakil Bupati) sempat menjadi perhatian publik.

Hingga 100 hari ini, Eka Supria Atmaja sebagai Bupati Kabupaten Bekasi, Belum menunjukkan gebrakan yang mengindikasikan leadership yang kuat, Bersinar, apalagi “Out of the  box thinking”. Juga belum ada tanda-tanda kearah “Bekasi Baru Bekasi Bersih”, yang itu semua itu ditunggu masyarakat.

Itulah sekilas rangkuman penilaian yang diutarakan Pengamat Birokrasi, R. Meggi Brotodihardjo yang juga Ketua Dewan Pengawas LSM Suara Independen Rakyat (SIR) atas 100 hari kerja Bupati Bekasi.

Diakuinya, Meskipun 100 hari pertama, bukanlah ukuran sempurna dalam menilai suatu kinerja pemerintahan.

"Namun konsep ini, diyakini sebagai indikator konvensi untuk mengukur efektivitas suatu pemerintahan baru dan sudah lazim digunakan,” terang Meggi ketika berbincang dengan rekan media redaksibekasi.com, Selasa (17/9/2019).

Dikatakan Meggi, konsep 100 hari kerja muncul pertama kali di Amerika Serikat (AS) dan digunakan oleh masyarakat, media massa dan akademisi sebagai ukuran keberhasilan pemerintahan sejak, Franklin D Roosevelt (FDR) mempelopori konsep 100 hari pertama ketika menjabat Presiden pada tahun 1933.

“Bupati bukan hanya pemimpin birokrat, tapi penggagas yang harus visioner, menggebrak, memotivasi rakyat berdaya, membangun visi ke depan,” tegas Meggi yang juga Senior Consultant-The Economist and Social Intelligence ini.

Meggi pun mengkritik, kinerja 100 hari Bupati Eka Supria Atmaja yang dinilainya belum memberikan “kabar baik” bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Padahal, kabar baik ini, sangat dinantikan masyakarat Kabupaten Bekasi.

Mengapa cuma sekadar kabar baik? kata Meggi, karena dari kabar baik itulah muncul optimisme warga untuk mendapatkan hak hidup lebih baik maupun harapan dari hadirnya rezim baru.

Bagi rezim baru lanjut Meggi, optimisme warga bisa menjadi daya dukung sekaligus penguat legitimasi eksistensinya.

“Tapi hingga hampir 100 hari usia rezim Eka, belum telihat dimata masyarakat akan hadirnya “kabar baik”, baru sekadar retorika,” ungkapnya.

“Gebrakan politik yang besar terkait jargon Bekasi Baru Bekasi Bersih, sebagai anti tesis dari rezim sebelumnya yang korup dan nepotis pun tidak kelihatan,” sergah Meggi.

Gaung beberapa fokus yang dijanjikan Bupati Eka akan segera dilaksanakan dalam periode kepemimpinannya hingga 2022 mendatang pun masih bias dengan jargon Bekasi Baru Bekasi Bersih, seharusnya masih tetap mengacu pada visi dan misi “Bekasi Bersinar” sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022 sebelum ada revisi.

Berbagai indikator tadi, kata Meggi, tentu merupakan kabar buruk bagi masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya. Sebagai kabar buruk, maka pesimisme rakyat terhadap rezim Eka akan terus menguat seiring semakin rapuhnya kepercayaan rakyat terhadap rezim baru ini.

“Dan ini pertanda kinerja buruk bagi rezim yang baru berusia seumur jagung ini,” cetus Meggi, mantan Tim Perumus Visi-Misi Kabupaten Bekasi.

Dilanjutkan Meggi, sebaiknya program-program yang akan direncanakan, dianalisa, dikaji dan diberikan prioritas. Karena ada beberapa program yang takarannya terlalu berat, misalnya pengentasan kemiskinan dan pengentasan pengangguran.

Meggi mengibaratkan, jika kita ingin membangun pesawat ulang alik untuk mendarat dibulan, tapi yang ada baru kopi dan gula, ya sudah kita ngopi saja, ngga usah buat yang aneh-aneh,” sindirnya.

Dikatakan Meggi, ”konsolidasi gagal”, paling tidak tercermin pada tiga indikator utama. “Pertama, power sharing yang tidak clear antara Bupati dan DPRD yang lalu, tidak segera memililih Wakil Bupati, sebagai konfirmasinya,” kilah Meggi.

Kedua, Reformasi birokrasi, tidak banyak janji politik rezim Eka yang bisa dieksekusi pada APBD 2019 untuk kesejahteraan rakyat. “Belum mampu bekerja secara maksimal dalam mengkonsolidasi kinerja birokrat yang profesional,” jelasnya lagi.

Masalah profesionalisme harus ditingkatkan, karena nanti yang namanya 4.0 itu justru di Kabupaten Bekasi panggungnya.

Kemudian terakhir,masalah pelayanan publik yang menjadi perhatian, terutama terkait infrastruktur jalan yang banyak dikeluhkan masyarakat dan pengangguran yang masih tinggi di Kabupaten Bekasi.

“Kebijakan yang diambil saat ini cenderung partial, padahal pembangunan yang dilakukan Pemda seharusnya sustainable development,” ucapnya.

Pemda Kabupaten Bekasi juga seakan buta dan tuli, tidak melihat dan mendengar berbagai permasalahan yang nyata terjadi sebagaimana diutarakan masyarakat. “Warganet maupun stakeholder adalah masalah yang kerap terjadi, namun diam tak bergeming,” imbuhnya.

Berbagai keluhan warga atas berbagai proyek pembangunan jalan dan jembatan yang diduga banyak permasalahan, Open Bidding yang ditengarai tidak benar dan tidak tuntas, penanganan masalah sampah yang masih besifat partial.

“Termasuk, penanaman manggrove yang tidak tuntas, masalah kualitas udara, masalah TKD dan asset Pemda, Reformasi Birokrasi yang tidak tuntas, serta masih banyak lagi masalah lainnya sebagai konfirmasinya,” pungkas Meggi, Chairman PIBA Indonesia ini."(*)

Reporter: Man
Editor: Luk
Diberdayakan oleh Blogger.