IKLAN ATAS

Heboh, Ratusan Warga Tambun Utara Unjuk Rasa, Formasri Tuntut KPK Selidiki Penggelapan TKD Di Sriamur

Masyarakat Sriamur (FORMASRI) Tuntut KPK segera selidiki dugaan penggelapan Tanah Kas Desa (TKD) 
Redaksibekasi.com- Jakarta: Ratusan warga Desa Sriamur yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sriamur (FORMASRI) Tuntut KPK segera selidiki dugaan penggelapan Tanah Kas Desa (TKD) sejumlah Desa yang ada di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Karena saat ini dilokasi kampung Turi teko sedang ada pematangan lahan yang dilakukan oleh pengembang perumahan diduga kuat lahan tersebut merupakan lahan TKD sejumlah Desa dikabupaten dan kota Bekasi.

Kehadiran Formasri di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran tidak adanya ketegasan dan kejelasan dari Pemkab Bekasi, Mulai dari Pemerintahan Desa, Kecamatan, Kepala DPMD, KasatPol PP Kabupaten Bekasi serta Institusi lainnya.

Kehadiran warga Desa Sriamur, yang umumnya adalah petani di depan Gedung KPK, Mereka melakukan unjuk rasa    menuntut agar Komisi Pemberantasan Korupsi segera menyelidiki dugaan penggelapan TKD sejumlah Desa yang ada  di Desa Sriamur, Konon kabarnya telah dikuasai oleh pengembang Kelas atas.

Dikatakan Peserta aksi, Alasan warga Desa Sriamur tersebut dilatarbelakangi bahwa terdapat aktivitas proyek seluas kurang lebih 17 hektare yang dilakukan oleh pengembang perumahan yang diduga kuat tidak sesuai dengan kajian lingkungan.

"Yah, Diduga Kuat Proyek perumahan tersebut juga dibangun di atas lahan Tanah Kas Desa (TKD) yang ada di Desa Sriamur,  Sepanjang pengetahuan warga tidak ada bukti Ruislag/tukar menukar/pemindahan aset tanahnya. Sehingga dugaan kuatnya adalah peralihan fungsi lahan yang dilakukan dengan penyimpangan prosedur dan penggelapan Tanah Kas Desa (TKD)," ujar Nica Cahyadi, Rabu (11/9).

Dikatakan Nica Cahyadi, Saat ini diatas lahan tersebut sedang dilakukan  pematangan lahan Proyek perumahan  yang sedang berlangsung tersebut juga dilakukan tanpa ada sosialisasi dan penjelasan dari pemerintahan terkait kepada warga.

"Warga menilai bahwa pembangunan perumahan tersebut berpotensi pada hilangnya resapan air dan mengakibatkan banjir di pemukiman warga sekitar," tegas Nica Cahyadi.

Sementara itu Abdul Darip ketua Formasri menuturkan, Sebelumnya, pada 10 November 2017, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), melalui surat Nomor: 473C/K/Mediasi/XI/2017 tentang Tindak Lanjut Pengaduan Permasalahan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Sriamur Bekasi, menyatakan bahwa hasil pertemuan KOMNAS HAM dengan Pemerintah Daerah Bekasi pada 7 November 2017 menyatakan.

"Bahwa Tanah Kas Desa (TKD) yang menjadi garapan Kelompok Petani Kedondong belum ada proses tukar menukar/pemindahan asset/ruislag dengan pengajuan dari Desa. Dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) pun mempersilahkan para petani untuk menggarap tanah tersebut," Ungkap Mang Darip

Lanjut mang Darip, Dalam kesempatan tersebut juga Dan ditutup dengan pernyataan bahwa diharapkan semua pihak, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, Masyarakat dan pihak lainnya mendukung pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) sesuai peruntukannya semula dan taat pada azas perundangan-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa serta telah disampaikan kepada Bupati Bekasi melalui surat Nomor 0.283/K-PMT/III/2019 tertanggal 26 Maret 2019.

Selain itu, pada Senin, 26 Agustus 2019, warga Sriamur juga sudah melakukan aksi ke Kecamatan Tambun Utara dengan tujuan untuk menanyakan legalitas proyek pembangunan di Kampung Turi RT 01/ RW 06 Desa Sriamur yang diduga ilegal. Aksi tersebut diterima oleh Sekretaris Kecamatan Tambun Utara yang menyatakan akan memberikan tindak lanjut dalam 1-2 minggu, namun hingga aksi ini dilakukan belum ada tindak lanjut nyata yang dilakukan oleh Pihak Kecamatan. Warga juga sudah pernah melaporkan hal ini ke KPK pada 05 November 2018 namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari KPK terkait pelaporan warga Sriamur tersebut.

"Berdasarkan hal tersebut, maka kami Forum Masyarakat Sriamur (FORMASRI) menuntut agar Komisi Pemberantasan Korupsi segera menyelidiki dugaan penggelapan TKD sejumlah Desa yang ada di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi," pungkasnya."(*)

Reporter: Man
Editor: Luk
Diberdayakan oleh Blogger.