IKLAN ATAS

Jadi Pertanyaan Dan Harapan, Pengamat ASN Sebut, Ini Penomena Langka Dan Sejarah Baru Open Bidding

R. Meggi Brotodihardjo
Redaksibekasi.com- Kab.Bekasi: Tindakan pengumuman yang menyatakan peserta Open Bidding ASN di lingkungan Pemkab bekasi tidak ada yang lolos, Karena dibawah passing grade, Hal ini tentunya identik dengan “peserta tidak capable, kalau tidak boleh dibilang bodoh” dan itu merupakan pelecehan, kata Pengamat ASN Meggi Brotodihardjo kepada awak media di bekasi, Rabu (4/9).

Diketahui sebelumnya, Sembilan pejabat yang mengikuti seleksi untuk posisi jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Bekasi dinyatakan tidak lulus karena tidak memenuhi nilai passing grade.

Hasil seleksi administrasi lelang jabatan JPT Pratama ini sudah diumumkan Selasa (2/9/2019). Dan hasilnya, tidak ada yang lulus. Ini sesuai pengumuman Nomor 800/ Kep.28- Pansel. JPTP/2019. Oleh panitia pelaksana (Pansel).

Dikatakan R. Meggi Brotodihardjo, Ini penomena langka bahkan merupakan sejarah baru di dunia Open Bidding ASN, Pemkab Bekasi tanpa malu-malu mengakui betapa rendahnya kualitas SDM ASN di Kabupaten Bekasi dengan pengumuman Pansel itu. Bekasi Baru Bekasi Bersih mustahil terwujud dengan Cara-cara Lama yang Kotor," tandasnya.

Lanjutnya, Ini nyata sekaligus menunjukkan betapa rendahnya kualitas SDM di Kabupaten Bekasi dan merupakan bukti kegagalan PPK Kabupaten Bekasi dalam membina ASN sebagaimana Merit System.

“Patut dan dapat diduga ada kepentingan terselubung (vested interest) sehingga berani mengambil putusan yang tidak populer itu” imbuhnya

"Jadi Pertanyaan dan Harapan"
Ditambahkan R. Meggi Brotodihardjo, Nasi sudah menjadi bubur akan tetapi tidak ada kata terlambat untuk sebuah kemajuan dan pembaharuan menuju Indonesia Emas,  Walaupun Hasil seleksi terbuka (OPEN BIDDING) calon pejabat pimpinan tinggi Pratama di Kab . Bekasi sudah diumumkan melalui website resmi Pemkab bekasi oleh Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kab Bekasi Dr.H.Mohamad Solihin,M.Si pada tanggal 2 September 2019 dengan klausul bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Klausul tersebut juga selalu disertakan di setiap pengumuman yang diterbitkan Pansel.

Ada Beberapa hal yang menjadi pertanyaan Publik:                                     
1. Legalitas Pansel, dasar hukum pembentukannya? Perda/Perbup atau apa?
2. Melanggar prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, Pembentukan Pansel Tidak transparan sehingga tidak diketahui susunan kepanitiaannya serta diragukan akuntabilitasnya
3.Tidak profesional, pengumuman melalui web site tidak jelas dan pasti, dadakan . "Urutannya tidak benar".
4. Dugaan pelanggaran PP No. 11 tahun 2017, tidak ada dalam PP tentang Passing Grade (Psl 121) yang ada pilih 3 (tiga) terbaik untuk selanjutnya dipilih PPK
5. Tidak mencantumkan Nilai hasil seleksi (Psl 121);
6. Sejauh mana Peran KASN dalam mengawasi Pansel? Apa ikut terlibat dalam dugaan persekongkolan ini???.                                             
Ini Harapan publik Kata Pengamat ASN R. Meggi Brotodihardjo, KASN dan Bupati bekasi H.Eka Supria Atmaja agar, Segera membereskan masalah Open bidding dengan transparan, akuntabel dan professional.

Segera isi semua jabatan secara definitif sehingga pelayanan maksimal kepada masyarakat tidak terkendala. Tegaskan prinsip The right man in the right place, tanpa KKN maupun intervensi.

Segera lakukan tindakan law enforcement/punishment terhadap oknum/pihak yang diduga melakukan pelanggaran atas berbagai kesalahan yang dilakukan Pansel. 

"Akhirnya, Cita-cita Pemkab Bekasi akan segera bisa terwujud menuju Jargon yang baru Bekasi Baru Bekasi Bersih," pungkas,  R.Meggi Brotodihardjo."(*)

Reporter: Red
Editor: Luk
Diberdayakan oleh Blogger.