IKLAN ATAS

Akibat Rencana Pembangunan Wilayah Muara Gembong, Meggi Minta Usut Tuntas Oknum Penerbit SPPT–PBB “Fiktif”

 R.Meggi Brotodihardjo, Pengamat Kebijakan Publik di Bekasi
Redaksibekasi.com- Kab.Bekasi: Ditengah pesatnya laju pertumbuhan penduduk serta berbagai macam persoalan yang muncul dan hingga saat ini masih menjadi dilema bahkan belum banyak yang terselesaikan, Satu diantaranya persoalan soal lahan Fasos fasum yang belum diserahkan oleh para pengembang kepada pemda Kabupaten bekasi, Kini muncul kembali persoalan baru dan semakin santer terdengar, Terkait Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang  menimbulkan gagal bayar/tagih dan menjadi polemik bagi para pamangku kebijakan, Seharusnya hal ini tidak akan terjadi jika semua pihak memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku," demikian ungkap R.Meggi Brotodihardjo, Pengamat Kebijakan Publik di Bekasi, Senin 18/11.

Diurai secara panjang bahwa, Pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka PBB menjadi pajak daerah.

Hal ini secara langsung akan meningkatkan penerimaan pajak daerah dari PBB, karena seratus persen merupakan penerimaan daerah dan bukan bagi hasil pajak dari pemerintah pusat, Oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan yang diwujudkan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber keuangan lainnya.

Sedangkan, untuk PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Ternyata, tidak semua objek bumi bangunan bisa dikenakan PBB," ujar Meggi.

Dijelaskannya, Terdapat juga objek pajak yang tidak dapat dikenakan PBB. Namun, objek pajak tersebut harus memiliki kriteria tertentu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan , yaitu :

-Objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

-Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut.

-Objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

-Objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

-Objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Terkait halnya yang terjadi di Kec. Muara Gembong Kab.Bekasi yang hampir sebahagian besar wilayahnya masuk dalam kriteria tidak dapat dikenakan PBB.

"Namun dalam kenyataannya mempunyai tagihan/tunggakan PBB mencapai 700 Milyar Rupiah, hanya karena Pemda (cq.Bapenda) menerbitkan SPPT PBB.  Disinyalir di beberapa wilayah lainnya banyak juga yang seperti itu," tandasnya.

Hal itu kata Meggi, Akan menjadi catatan buruk dalam laporan keuangan Pemda yang mungkin akan menjadi temuan BPK dan Instansi terkait lainnya. "Mungkin karena buktinya dapat opini WTP," kata meggi.

Sambungnya, Penerbitan SPPT PBB yang gagal tagih/bayar ini sudah barang tentu juga menimbulkan berbagai dugaan dan pertanyaan-pertanyaan maupun tanggapan-tanggapan.

"Untuk apa menerbitkan SPPT PBB dengan nilai tagihan yang tidak dapat ditagih?, Buat apa menetapkan target yang tidak mungkin dicapai?, Apa ada oknum yang sekedar “jual” Blanko PBB karena adanya permintaan ? Apa SDM oknum terkait rendah sehingga tidak memahami aturan  dan akibat yang di timbulkan???.

Sementara itu dari hasil pengamatan, pembuatan SPPT PBB khususnya di Kec.Muara Gembong dan wilayah lain pada umumnya, karena ada anggapan si pemohon  bahwa SPPT PBB itu  dianggap dapat sebagai bukti awal claim kepemilikan/penguasaan lahan.

Lebih parah lagi, banyak pihak yang juga meyakini itu benar, bahkan pihak Pemerintahan Desa mendukungnya melalui penerbitan Surat Pengantar model 1 (PM 1) maupun pengesahan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) agar SPPT PBB nya terbit dan diperparah lagi dengan keluarnya Surat Rekomendasi Garapan dari Perhutani.

Semua surat–surat tidak jelas itu diduga laku dijual dengan berbagai cara kepada pembeli dengan harga Rp.1.000 s/d Rp.15.000. bahkan diduga  ada yang mencapai ratusan ribu rupiah per meternya. Maraknya jual beli surat garapan dan pembuatan SPPT PBB itu ditengarai sebagai akibat rencana pembangunan wilayah Muara Gembong sebagai tempat wisata dll.

Meggi juga menduga, bahwa banyak Tanah Kas Desa (TKD) yang dijual-belikan dengan modus seperti ini.

Oleh karena itu kebijakan Pemda untuk me Nol kan PBB di wilayah Muara Gembong sangatlah tepat, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan berkelanjutan, dan selanjutnya di rekomendasikan agar Pemda Kab Bekasi :

-Segera membatalkan/mencabut NOP yang terlanjur terbit, yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

-Mengumumkan secara luas tentang pencabutan itu;

-Menetapkan target PBB yang lebih realistis (target jangan hanya ingin berada di zona nyaman/ asal naik dari tahun sebelumnya)

-Menunjuk Lurah/Kepala Desa sebagai pihak yang ikut bertanggung-jawab dalam mendorong penagihan PBB.

-Usut tuntas dan laporkan kepada yang berwajib seluruh oknum yang terkait soal penerbitan SPPT PBB (“Fiktif”) dan Jual Beli Garapan TN/Perhutani/TKD, agar diberi sanksi hukum yang jelas. Akhirnya, semua ini disampaikan dalam upaya menyongsong “Bekasi Baru Bekasi Bersih” yang lebih realistis, pungkas R.Meggi Brotodihardjo, mantan Tim Perumus Visi-Misi Kab.Bekasi."(*)

Reporter: Red
Editor: Luk
Diberdayakan oleh Blogger.