IKLAN ATAS

bisotisme

Diduga Bermasalah Non S-1, Kadisdik Bakal Reposisi Jabatan 20 Kepsek SD, SLTP Di Lingga

Add caption
Redaksibekasi.com- Lingga: Maraknya pemberitaan berbagai media di wilayah lingga, Terkait Pemangku Jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) tingkat Sekolah dasar (SD) dan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) yang disinyalir belum menyandang gelar S-1 (Sarjana), Hal itu di benarkan oleh Kadisdik Lingga Drs Junaidi Adjam.

"Memang ada Kualifikasi Kepsek yang belum S-1 dan mereka dilantik Tahun 2018 dimulai keluarnya Permendikbud tersebut. Langkah preventif yang Disdik lakukan, Akan melakukan *Reposisi Jabatan* Kepsek SD, SLTP dan akan menggantikan posisi mereka dengan guru yang sudah memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan Kepsek sesuai Permendikbud nomor 6/2018. Di APBD-P 2019 ini akan ada seleksi Cakep dan 2020 kegiatan Diklatnya", Ucap Junaidi Adjam, melalui pesan WhatsApp, Rabu 09/11 sekira pukul 10.15 Wib.

Sementara itu saat disinggung terkait di SD dan SLTP mana saja penempatan Kepsek non S-1 ditugaskan, Kadisdik Lingga Drs Junaidi Adjam hingga berita ini diunggah enggan menjelaskan.

Diketahu dari pemberitaan sebelumnya, soal 20 Kepsek non S-1 yang ditugaskan  yang ditanggapi oleh Rudi Purwo Nugroho, SH mantan anggota DPRD Kabupaten Lingga (Kepri).

"Berdasarkan Surat edaran Permendikbud Nomor 18356 Tahun 2018. bahwa inti persoalannya syarat yang paling utama untuk menjadi Kepsek yang bermutu dan berkualitas dan memenuhi syarat, Untuk tingkatkan sekolah dasar (SD) harus menyandang gelar S-1 atau Diploma empat D-IV (pendidikan apokat)," kata Rudi Purwo Nugroho, SH.

Dalam penjelasannya lanjut Rudi, Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi dan diabaikan pihak terkait Kabupaten Lingga khususnya,maka hal ini akan berdampak buruk pada untuk persoalan baik pencairan dana Bos, penerbitan raport, penerbitan Ijazah termasuk juga anggaran tunjangan Ia selaku kepala sekolah dinyatakan berimplikasi (tidak sah), inikan bermasalah, jadi ada implikasi hukum disana, jelasnya.

Rudi, Dari 60 kepala sekolah yang diusulkan kemarin dan dilantik di 2018, Jika saya tidak salah, ada 18 orang diangkat menjadi Kepsek SD tidak S1, dan untuk tingkat sekolah menengah lanjutan pertama (SLTP) ada 2 orang, jadi total semuanya 20 Kepsek yang dianggap bermasalah dan ini bisa dikatakan 1/3 dari 60 pengangkatan tersebut bermasalah dan tidak sah menurut peraturan Kemendikbud.

Adapun Kepsek yang masuk katagori bermasalah Ijazah S-1 tersebut, salah satunya bertugas di SLTP bagian Pulau Singkep, dan dari 18 Kepsek SD yang di SK kan sebagian ada diwilayah Kecamatan Singkep Pesisir, bahkan sekarang ini berdasarkan surat edaran Permendikbud, aturannya Untuk jabatan pengawas di sekolah dasar harus S1, dan untuk tingkat sekolah menengah pertama syaratnya itu harus menyandang gelar S-2, pungkasnya.

Hal senada juga dikatakan salah seorang Aktivis perwakilan masyarakat Kabupaten Lingga, Irham menyebutkan,

"Bahkan peraturan yang dikeluarkan Permendikbud melalui surat edarannya jelas dipaparkan setiap Kepsek itu selain S-1 mereka juga wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan  Kepala Sekolah dalam bahasa lainnya mengantongi SK sertifikasi dan Diklat sebagai Kepsek dan kejadian ini dampak negatinya sungguh luar biasa," tegasnya."(*)

Reporter: Suarman
Editor: Luk
Diberdayakan oleh Blogger.