IKLAN ATAS

GTI Klungkung Sambangi Kejagung RI, Minta klarifikasi Dan Supervisi Kasus SDN 1 Banjarangkan

Add caption
Redaksibekasi.com- Jakarta: Dewan Pimpinan cabang (DPC) Garda Tipikor Indonesia (GTI) Kabupaten Klungkung-Bali, Mendatangi langsung Gedung Kejaksaan Agung di Jakarta. Hal ini dilakukan Untuk melayangkan surat tembusan dan klarifikasi dan atau minta Supervisi terkait maraknya persoalan dugaan monopoli proyek yang di lakukan oleh oknum anggota Dewan aktif (Anggota DPRD Klungkung) yang telah di laporkan ke Kejati Bali.

Kepada awak media Raka Adnyana ketua DPC GTI Klungkung di Pos Pelayanan Hukum dan  Penerimaan Pengaduan Masyrakat (PPH&PPM) Kejagung RI menuturkan, Sebagai Lembaga yang konsen dalam Gerakan terdepan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia, Hari ini kamis 28 November 2019, kami beserta ketua Bidang Advokasi GTI Klungkung sengaja mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta Selatan.

"Dalam Agenda menyampaikan surat Konfirmasi No: 003/GTI/KLk/XI/2019, untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dugaan perbuatuan melawan Hukum pada Proyek Pembangunan SDN 1 Banjarangkan," Kata Raka Adnyana di Jakarta. kamis 28/11.

"Yah, Untuk minta  supervisi kejagung dalam rangka menindaklanjuti surat yang telah kami layangkan ke Kejati Bali pada 11 Juni 2019 lalu dengan No: Prin. 04/N.1/ PD.1/06/2019. Hingga saat ini  belum ada langkah nyata yang dilakukan oleh Kejati Bali," tandasnya.

Sebagai lembaga sambung Raka Adnyana,  Kami ingin, Agar persoalan yang menjadi temuan kami, soal adanya dugaan Monopoli proyek dan temuan lainnya  diwilayah hukum Klungkung dan sekitarnya (data terlampir), Salah satu diantaranya yang menjadi perhatian khusus kami, Soal Pembangunan Gd. SDN 1 Banjarangkan yang dikerjakan oleh rekanan Kadisdik yang tidak lain adalah  oknum anggota Dewan aktif (DPRD Klungkung) yang telah kami laporkan ke Kejati Bali, Agar Segera di tindak lanjuti.

"Kami tak ingin, Dugaan penyimpangan Anggaran dan soal Monopoli sejumlah  proyek pembangunan Sekolah yang dikerjakan oleh Oknum Dewan, akan menjadi dingin dan membeku," ujar Raka Adnyana di dampingi Ketua Bidang Advokasi DPC GTI Klungkung.

"Kami (DPC GTI Klungkung-Bali) minta kepada Jaksa Agung RI untuk memberikan atensi khusus dan atau supervisi kepada Kejati Bali untuk segera menindak lanjuti, Surat yang telah kami layangkan pada 11 Juni 2019 lalu," tukasnya.

Terakhir dikatakan Raka Adnyana, Ada satu hal yang kami rasakan miris dan tergugah,  Banyaknya proyek-proyek pemerintah yang ada di Klungkung ternyata tidak membuat para pengusaha lokal (Kontraktor Lokal) dapat ikut ambil bagian mengerjakan proyek pemerintah, yang pada umumnya proyek pembangunan sekolah di kerjakan dengan Swakelola bersama panitia dan komite sekolah.

"Yah, dari info yang kami dapatkan, Banyak para pengusaha lokal (Biasa dapat proyek swakelola-red) saat ini gigit jari, Lantaran semua proyek pembangunan sekolah serta proyek pemda lainnya di kerjakan oleh oknum Dewan yang konon kabarnya memiliki banyak CV, Itupun dari hasil pekerjaannya ditemukan banyak kejanggalan (dalam pembangunan Gd. SDN 1 Banjarangkan), Menggunakan Kayu bekas dan banyak lagi temuan kami," pungkas Raka Adnyana.

Sementara itu, Pande Mangku Nyoman Rata, Plt Ketua DPD GTI provinsi Bali, Memberikan apresiasi terhadap langkah tegas DPC GTI klungkung, Demi tegaknya pemerataan dan keadilan serta  Transparansi supermasi hukum dapat berjalan dengan baik, khususnya  masalah korupsi.

"Yah, kasus SDN 1 Banjarangkan ini sudah menjadi trending topik dan komsumsi publik di wilayah Klungkung dan Provinsi Bali pada umumnya," tandasnya.

Diketahui kehadiran DPC GTI Klungkung dalam agenda menindak lanjuti aduan masyarakat dan supervisi ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia diterima langsung oleh Petugas Kejagung Andi Rio Rahmat, SH di Pos Pelayanan Hukum dan  Penerimaan Pengaduan Masyrakat (PPH&PPM)."(*)

Reporter: Man
Editor: Luk
Diberdayakan oleh Blogger.