IKLAN ATAS

Nah! Lho, Kejari Bekasi Bakal Di Laporkan JMPD Ke Presiden, Soal Dugaan Biaya Lepas Sambut Pakai APBD 60 Jutaan

Zuli Zulkipli Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) JMPD
Redaksibekasi.com- Kab.Bekasi: Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi yang baru, Raden Rara Mahayu Dian Suryandari siap di laporkan ke Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi), Terkait puluhan juta uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)yang digunakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk biaya kenal sambut di Hotel Holiday Inn pada, Kamis 11 November 2019 lalu,

"Sekitar Rp 60 jutaan Pemkab Bekasi menggunakan uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) untuk gelar acara kenal sambut Kejari baru, sehingga sangat jelas yang di pakai itu uang rakyat," Kata Zuli Zulkipli Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (JMPD) kepada Awak media.

“Jadi, ada komitmen apa di balik semua ini antara Pemkab Bekasi dangan ibu, Raden Rara Mahayu Dian Suryandari,” tandasnya, Senin (18/11).

Zuli pun mengaku, ragu terhadap kinerja Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi kedepan, terutama soal penegakan hukum dan dirinya pun mengatakan, telah menjalin komunikasi dengan Pihak Kejaksaan Agung RI.

“Kalau sudah seperti ini, saya ragu dengan Kinerja Kepala Kejaksaan Kabupaten Bekasi yang baru dalam hal penegakan hukum kedepannya. Hal inipun, sudah kami konsultasikan ke Kejaksaan Agung dan saya diberi pandangan,” ungkapnya.

Karena menurut Zuli, kegiatan kenal sambut itu tidak akan terjadi jika tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Kita ambil contoh sederhana, ibarat pasangan calon pengantin kalo pihak mempelai suami dan mempelai istri dari salah satu pasangan itu, tidak setuju atau tidak mau maka tidak akan terjadi pernikahan.

“Nah..!! ilustrasi ini saya dapatkan dari salah satu sumber Kejaksaan Agung, bahwa berati kedua belah pihak, Pemkab Bekasi dan Kepala Kejaksaan Negeri memang setuju terkait dengan acara lepas sambut tersebut,” jelas Zuli mengulang kalimat yang dilontarkan sumber di Kejaksaan Agung.

“Kita sangat merasa keberatan terkait penggunaan anggaran APBD untuk acara kenal sambut itu. Saya yakin, dana APBD tersebut tidak di poskan. Artinya itu, dana siluman yang diperuntukan bagi acara tersebut,” imbuhnya.

Penggunaan uang APBD itu katanya, terencana, Artinya, tersusunan didokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan seterusnya. Namun, ketika tiba- tiba ada acara ini dananya dari mana ini menjadi sebuah pertanyaan public.

“Kan penggunaan anggaran tidak bisa serta merta harus terencana. Artinya, harus perencanaan sebelumnya. Artinya, jelas anggaran itu menurut saya anggaran siluman yang perlu di pertanyakan dan wajib di audit oleh badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” jelasnya.

Contoh tambah Zuli, untuk penggunaan anggaran tahun 2020. Seperti DKUAPPAS terus DPRKA dan seterusnya. Artinya, tidak mungkin serta merta pergantian Kejaksaan kemarim itu langsung ada anggaran buat acara tersebut, artinya anggaran itu harus di pertanyakan asal usulnya.

"Yah, LSM JMPD dalam waktu dekat,  bertekad akan melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi ke Presiden RI Joko Widodo, Kejaksaan Agung, Komisi Kejaksaan dan juga Ke Komisi III DPR RI,” jelas Zuli.

Maka dari itu tambah Zuli, dalam waktu dekat akan buat laporan langsung kepada Presiden Joko Widodo bahwa ini terkait penegakan hukum di daerah jikalau aparat penegak hukum konsisten dengan penegakan hukum apalagi menerima anggaran yang tidak jelas sumbernya dari APBD.

“Ini, sangat berbahaya bagi penegakan hukum, pengawasan dan pencegahan korupsi di Kabupaten Bekasi. Selain ke Presiden RI kita akan laporkan juga ke Kejaksan Agung, Komisi Kejaksaan RI dan ke Komisi III DPR RI,” tutup Zuli Ketua LSM JMPD."(*)

Reporter: Red
Editor: Luk
Diberdayakan oleh Blogger.