IKLAN ATAS

bisotisme

Terkait Tudingan Ijazah Palsu, Divisi Hukum DPD Golkar Kab.Bekasi Bakal Laporkan Inisial TJ

Add caption
Redaksibekasi.com- Kab.Bekasi: Demisioner Bidang Hukum DPD Golkar Kabupaten Bekasi Arif Rahman Hakim, Akan mengambil langkah tegas terkait pemberitaan yang sudah menyerang secara pribadi kepada Ketua DPD Golkar, Terkait tudingan dengan ijazah palsu.

"Mungkin dalam waktu dekat ini kita divisi hukum akan berkoordinasi dengan teman-teman pegurus DPD serta yang bersangkutan H.Eka, Kita akan mengambil langkah tegas, Kita akan melakukan tindakan tegas agar ada efek jera. Pasalnya sudah melakukan pencemaran nama baik secara pribadi,” Tegas Arif Rahman Hakim, dalam acara preskon di Kantor DPD Partai Golkar, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara.Senin (04/11).

Yang pertama, mungkin kita juga akan mensomasi kantor berita yang pertama menerbitkan berita tersebut *onlinemetro* kalo gak salah, karen isi beritanya sudah sangat tendensius tidak sesuai dengan kaedah-kaedah undang-undang pers serta undang-undang Kode etik jurnalistik,"Ujarnya.

Dan Kepada Narasumber khusunya inisial TJ juga kemungkinan akan kita laporkan ke ranah hukum, kenapa kita melakukan itu,  yang pertama ingin memberikan efek jera dengan beredar kabarnya berita itu kita sangat menyayangkan, terus terang kita sebagai keluarga besar partai golkar kabupaten Bekasi merasa di permalukan dan merasa di serang kehormatan kita apalagi beliu seorang sosok Bupati dan ketua DPD Partai Golkar

Masih kata dia, laporan akan dilakuan bila pihak terkait tidak ada itikad baik untuk meminta maaf atas apa yang sudah diperbuatnya.

“Kita akan laporkan Pasal 310 KHUP tentang pencemaran nama Baik dan UU ITE, kita tegaskan kepada pembuat berita untuk bisa meminta maaf atas berita finah, mungkin akan melayangkan somasi kepada medianya,” kata dia.

Sedangkan untuk narasumber, sambung Arif, DPD Golkar Kabupaten Bekasi akan melaporkannya ke pihak yang berwajib.

“Untuk Narasumber kita akan melaporkan ke ranah hukum. Pasalnya kami merasa dipermalukan merasa di serang dalam pemberitaan dari komentar itu,” tegasnya.

Sementara itu diketahui, Senin (04/11/2019) bertempat di Kantor DPD Partai Golkar Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara. Dilakukan prescon terkait dengan adanya pemberitaan soal warga bekasi yang mempertanyakan ke absahan ijazah milik Bupati Bekasi H. Eka Supria Atmaja, SH

“Sengaja kami (DPD Golkar Kabupaten Bekasi) menggelar prescon berkaitan adanya isu penyerangan secara pribadi kepada bupati terkait dengan ijazah palsu,” kata H. Sardi mantan Liaison Officer (LO) pada Pileg 2014 dan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati  2017.

Demisioner Wakil Ketua Bidang Humas DPD Golkar Kabupaten Bekasi ini juga mengatakan, mantan LO baik pada Pilkada maupun Pileg kemarin melakukan verifikasi terhadap calon dengan detil sebelum mendaftarkanya ke KPU.

“Saya dua kali jadi LO, saya sudah mengurus persyartan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta anggota dewan dengan detil dari hal yang terkecil seperti KTP, ijazah bahkan sampai Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN),” kata dia.

Kaitan ijazah Bupati Bekasi, Sardi mengaku melakukan verifikasi sendiri secara langsug ke Universitas Borobudur.

“Pada pilkada 2017 saya sendiri ke Universitar Borobudur saya bertatapan langsung dengan rektornya. Mereka sangat bangga alumni borobodur mencalonkan  Wakil Bupati. Artinya ijazah beliu itu asli tidak palsu,” ungkap dia.

Soal Pemberitaan yang mengatakan bahwa Bupati Bekasi tidak tercantum namanya di PDPT Dikti Online. Sardi menjawab PDPT produk Kemenrtian tahun 2006. Sedangkan Bupati sendiri lulusan tahun 1996.

“Tidak sesuai dengan apa yang di beritakan, soal PDPT Dikti secara online itukan baru dibuka tahun 2006. Pak Eka sendiri lulusan 1996. Kemungkinan besar pihak Kampus lupa memasukannya ke PDPT,” jelasnya."(*)

Reporter: Nha
Editor: Luk
Diberdayakan oleh Blogger.