IKLAN ATAS

Perlu Dikaji, Ketua FKPMB Ungkap Proses Hibah Lokasi Pipanisasi Saluran Air Bersih Di Sukakarya

Erwin Mailudin Ketua Forum Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Bekasi (FKPMB) 
Redaksibekasi.com- Sukakarya: Proyek pipanisasi Saluran air bersih yang dituding sebagai proyek siluman di Desa Sukakarya dan sekitarnya bakal dilaporkan ke Inspektorat, lantaran maraknya keluhan masyarakat dan diduga sudah menyalahi aturan dalam RAB serta yang terindikasi dapat merugikan keuangan negara dan sebagai ajang Korupsi, Berapa Budget/anggaran untuk Proyek pipanisasi saluran air bersih di Sukakarya yang sebenarnya.

"Ada hal penting lainnya yang patut di cermati dalam proyek sumur Bor dan Pipanisasi di Sukakarya,"Kata Erwin Mailudin Ketua Forum Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Bekasi (FKPMB) dikantornya. Rabu (4/12).

Berita terkait, Sebelumnya:
Warga Kampung Wangkal Keluhkan Proyek Pipanisasi Mangkrak, Kasi Ekbang Sebut Proyek Siluman https://www.redaksibekasi.com/2019/11/warga-kampung-wangkal-keluhkan-proyek.html

Lanjut Erwin, Terkait titik lokasi sumur bor (titik 4 kampung wangkal) yang perlu di perhatikan adalah untuk hibahnya patut di pertanyaan kembali, karena Keluarga Ahli waris belum setuju baru sebatas di koreksi,

"Ada kekwatiran keberadaan Titik sumur di Kampung Wangkal nantinya di klaim warga atau adanya penutupan dan lainnya, lantaran belum adanya ketegasan dan kejelasan soal titik lokasi Sumur yang saat ini berjalan," tandasnya.

"Ini yang di kwatirkan menjadi pokok masalah berkelanjutan, Intinya proyek ini tidak ada papan nama proyek seperti proyek siluman, terkait lokasi tanah yg di gunakan patut di pertanyaan tentang hibahnya," terang Erwin Mailudin.

Dikatakan Erwin, Proyek Sumur bor dan Pipanisasi secara jujur dikatakan sebagai  harapan warga akan hadir pemerintah di tengah masyarakat dengan alokasi Anggaran untuk sumur Bor dan Sarana air bersih.

"Masyarakat benar-benar menginginkan program sumur bor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat dan manfaatnya bisa segera dirasakan, Akan tetapi dalam proses pengerjaannya banyak hal yang perlu adanya supervisi dari dinas terkait, bila perlu diaudit," imbuhnya.

"Bila tidak ada respon dari instansi terkait kami akan melayangkan surat ke inspektorat, TP4D serta instansi lainnya, Agar bantuan dari pemerintah tepat guna dan tepat sasaran," pungkas Erwin Mailudim Ketua FKPMB."(*)

Reporter: Nilan
Editor: Luk
Diberdayakan oleh Blogger.