Terbaru

6/recent/ticker-posts

Sekda Tekankan Perbaikan Kualitas Kinerja Untuk Kepentingan Publik

Add caption
Redaksibekasi.com- Cikarang: Sekretaris Daerah, meminta kepada semua perangkat daerah agar meningkatkan kualitas untuk kepentingan publik. Program mencapai kerja yang telah disetujui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Hal itu disampaikan Uju dalam pembukaan pelaksanaan Verifikasi Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Anggaran Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Bertempat di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Perkantoran Pemkab. Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (8/1).

“Gunakan waktu sebaik mungkin agar pelaksanaanya tepat waktu. Saya harap dengan inovasi yang diadakan pada tahun 2020 ini ada perbaikan kualitas. Prioritas dari aspek pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sekolah SD dan SMP agar menjadi perhatian. Jangan sampai terjadi acara sekolah ada yang roboh, ”seraya menyatakan seraya memberikan arahan kepada peserta yang hadir.

Sekadar diinformasikan, pelaksanaan Verifikasi DPA Perangkat Daerah TA. 2020 dilaksanakan mulai tanggal 8/1 (Rabu) dan direncanakan selesai dan disahkan pada hari Jumat, (10/1) mendatang.

Gunakan, agar seluruh Perangkat Daerah (PD) dapat meminta kualitas kerja, dan ketepatan waktu. Selain itu juga dapat digunakan oleh azas dan juga sesuai dengan peraturan serta peraturan yang berlaku.

“Apapun bentuknya, agar dapat berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat. Serta dapat dipertanggung jawabkan. Tahun 2020 harus ada perubahan. Selain cepat dan tepat, harus akuntabel, ”katanya.

Lebih lanjut Uju mengatakan, Ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dan disempurnakan. Baik terhadap Pengeluaran maupun belanja daerah. Terkait belanja tidak langsung atau belanja langsung.

“Saya meminta perangkat daerah untuk meminta hasil dari Gubernur. Menyesuaikan DPA yang kita verifikasi mulai hari ini, adalah verifikasi terhadap Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang telah disesuaikan, ”jelasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, RKA perangkat daerah telah melalui pembahasan di DPRD Kabupaten Bekasi. Dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang APBD tahun anggaran 2020.

“Tidak adalagi proses pengadaan barang dan jasa yang bertele-tele. Semua segera dilaksanakan. Kita ingin semua cepat, gunakan waktu se-efektif mungkin. Sehingga hasil kerja Pemkab Bekasi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ”harapnya."(*)

Reporter: Red
Editor: Luk
Baca Juga