Cegah Penyebaran Covid-19, Pemkab Bekasi Berlakukan Sistem Pengaturan Kerja Fleksibel untuk ASN - Redaksi Bekasi

IKLAN ATAS

Ahmadi Setia Mulya Tarumajaya

Cegah Penyebaran Covid-19, Pemkab Bekasi Berlakukan Sistem Pengaturan Kerja Fleksibel untuk ASN

Add caption
Redaksibekasi.com- Cikarang: salah satu langkah pendukung menentang penyebaran Covid-19 di ASN lingkungan, Pemerintah Kabupaten Bekasi menerbitkan Surat Edaran Bupati Bekasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Di dalam Surat Edaran Nomor 800 / SE-26 / BKPPD tertanggal 18 Maret 2020 sebagai tindak lanjut atas Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 880/30 / BKD tentang Penyesuain Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bekasi, Alisyahbana mengatakan bahwa sesuai dengan ketentuan yang sesuai dengan pemberlakuan sistem kerja tersebut, merupakan poin penting yang dimaksud dengan memberlakukan sistem kerja Pengaturan Kerja Fleksibel (FWA), kerja khusus Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Non Pelayanan, dan Pelaksana untuk melakukan pekerjaan di rumah masing-masing.

"Untuk Pejabat Pengawas, Fungsional Non Pelayanan dan Pelaksana dapat melakukan tugas di rumah masing-masing dengan tetap melaporkan hasil kerja melalui aplikasi E-Kinerja." Ucap Alisyahbana.

Selain itu, kebijakan FWA tidak berlaku untuk Dinas / Badan / Distrik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang memiliki fungsi administrasi langsung dan Pimpinan Perangkat Daerah, baik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator (Eselon III a dan III b).

"Bagi Pimpinan Perangkat Daerah dan Pejabat Administrator serta Dinas / Badan / Distrik yang memiliki fungsi pelayanan langsung kepada aparatur maupun masyarakat tetap menjalankan tugas dan fungsi yang terkait dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan untuk mencegah Covid-19." Ungkapnya.

Dalam Edaran ini juga diterbitkan tentang teknis pembagian tugas guna pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Penugasan dilakukan melalui media informasi dan komunikasi atau media komunikasi, seperti Whatsapp, SMS, serta media komunikasi lainnya.

"Setiap Pejabat Administrator (Eselon Ill.a dan III b) / Pejabat Pengawas memberikan pekerjaan kepada Pejabat Pelaksana per hari melalui media infomasi dan komunikasi atau media elektronik" jelasnya.

Minimalisir Kegiatan Rapat dan Perjalanan Dinas. Selain memberdayakan pengaturan sistem kerja, Bupati Bekasi juga meminta seluruh perangkat daerah untuk meminimalisir kegiatan rapat atau rapat yang melibatkan banyak orang baik di dalam maupun luar, jika diperlukan kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi atau melalui media elektronik.

"Seluruh Perangkat daerah harus saya minta untuk meminimalisir kegiatan rapat atau rapat, saya menghimbau untuk dapat manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk mengadakan rapat" Ucap Eka.

Khusus untuk perjalanan dinas, Eka juga telah meminta jajarannya untuk selektif dan melihat urgensi dari kegiatan perjalanan dinas tersebut, ia pun meminta pegawainnya untuk mencari semua bentuk perjalanan dinas keluar negeri.

"Untuk memimpin yang menugaskan pejabat unit melakukan perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan selektif dan sesuai dengan tingkat prioritas / urgensi yang harus dilakukan," tandasnya.

Pelaksanaan FWA ini akan diberlakukan hingga tanggal 31 Maret 2020 dan akan dilakukan evaluasi kembali sesuai kebutuhan serta arahan pimpinan."(*)

Reporter: Red
Editor: Luk

Diberdayakan oleh Blogger.