Terbaru

6/recent/ticker-posts

Desak Bupati Bekasi, Ketua DPRD Minta, Segera Realisasilkan Anggaran Rp 240 Miliar. Untuk Penanganan Covid 19

Ketua DPRD kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha
Redaksibekasi.com- Kab.Bekaai: Ketua DPRD kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha, mendesak Bupati Bekasi H.Eka Supria Atmaja.SH, Agar segera merealisasikan alokasi anggaran bagi tanggap bencana Covid-19, yang telah disepakati sebesar Rp 240 miliar. Hal itu penting agar anggaran tersebut dapat digunakan untuk melengkapi peralatan petugas medis, yang hingga kini masih minim.

“Anggaran bagi Satgas pencegahan Corona pemkab Bekasi harus segera direalisasikan. Apalagi petugas medis dan relawan juga telah keluhkan peralatan yang masih minim,” ujar Aria Sabtu (04/4/2020) melalui saluran teleponnya.

Politisi Gerindra itu juga mengingatkan anggaran yang nantinya dicairkan dapat dipergunakan sebaik mungkin dan dilakukan pengawasan.

“Anggarannya harus diawasi agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkannya dengan tujuan yang lain. Apalagi ini anggaran tanggap bencana,” tambah dia.

Dikatakan Aria, Pelaksanaan pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 ini kan, melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai bentuk implementasi dari prinsip kehati-hatian dan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

"Sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari," Tegas Aria
     
Lanjutnya, Kami dari DPRD, Bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi senantiasa terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan alokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan penyebaran Corona (Covid-19).

"Tentunya agar tepat sasaran dan tidak menjadi ajang korupsi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi di balik wabah virus ini," Tukas Dia

Ditambahkannya, Penyediaan dana itu diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Aturan ini berlaku sejak 14 Maret lalu.

Diketahui sebelumnya, KPK juga telah menyiapkan Surat Edaran (SE) yang akan ditujukan kepada Gugus Tugas COVID-19 serta para kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota).

"SE PBJ dalam penanganan COVID-19 tersebut telah ditandatangani pada kamis 02/04/20, setelah sebelumnya menjadi pembahasan oleh kelima pimpinan KPK, untuk selanjutnya dapat segera kami sampaikan kepada para pihak yang terkait," Jelas ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta.

"Bahwasanya Surat Edaran tersebut bersifat petunjuk, arahan atau warning agar supaya tidak melakukan korupsi," ujarnya.

Bahwasanya kita tidak memberikan fatwa karena KPK tidak memiliki kewenangan memberi fatwa. Kita hanya mengingatkan bahwa "KORUPSI DI SAAT BENCANA HUKUMANNYA PIDANA MATI", Tegas Firli Bahuri,"(*)

Reporter: Red
Editor: Luk
Baca Juga