Terbaru

6/recent/ticker-posts

Parah!! Lahan Warga Diduga Belum Dibayar, Sudah Di Gusur, Puluhan Warga Gruduk Kantor Desa Sukamekar, Minta kejelasan

Add caption
Redaksibekasi.com- Sukawangi: Puluhan masyarakat desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi datangi kantor desa Sukamekar untuk menanyakan proses pengerjaan penggusuran lahan dengan menurunkan alat berat dilahan mereka yang terletak blok 4 dan 5, karena menurut warga ada sebagian lahan yang belum dijual atau dibayarkan oleh perusahaan ke warga, sementara lokasi tersebut sudah dilakukan pemerataan lahan.

Seperti halnya yang diutarakan perwakilan warga Sukamekar, Dodon, menurutnya, sebenarnya secara kepemilikan masih ada lahan yang dimiliki oleh warga tapi belum dibayarkan atau ada yang belum dijual, tapi mereka yang melakukan penggusuran dengan alat berat mengklaim bahwa tanah tersebut sudah dibeli mereka.

"Beberapa waktu lalu kami sudah ketemu dengan perwakilan pihak perusahaan, mereka mengatakan akan menghentikan kegiatan. Tapi ternyata ketika kami pulang, mereka melakukan lagi penggusuran lahan-lahan warga yang belum dibayar, "ujarnya Rabu (8/4/2020).

Memang sebagian lahan sudah dioper alihkan ke pihak perusahaan, tapi beberapa warga belum merasa menerima uang pembayaran atas lahan yang dimiliki.

"Yang dipermasalahkan sama warga adalah belum diterimanya uang pembelian lahan yang sudah di ratakan memakai alat berat oleh pihak perusahaan. Belum lagi tanaman- tanaman yang habis ikut tergusur dari para petani belum jelas bagaimana penyelesaian nya, dikhawatirkan akan menambah beban masyarakat dalam situasi dan kondisi saat ini, karena mata pencahariannya rusak, "terangnya.

Hal senada dikatakan Ma Ibon warga Sukamekar RT03/11, kampung Babakan poncol, mengklaim masih memiliki lahan +-1,5 Ha.

"Saya kaget lokasi milik saya, belum ada pembayaran apapun, tiba-tiba di patok, Siapa yang matok saya juga gak tau, Saya tetap gak terima,"ungkapnya dengan nada kesal.

Sementara, Rohman Kaur Pemerintahan Desa Sukamekar ketika ditanya terkait kumpulnya warga dikantor desa mengatakan, mereka datang ke kantor desa menanyakan kejelasan atas lahan yang dimilikinya yang berada di blok 4 dan blok 5, karena dalam hal ini ada yang sudah melakukan pekerjaan penggusuran lahan yang diduga dilakukan oleh PT.Bagasasi.

"Kesimpulannya dari tuntutan masyarakat, ada tiga poin dalam rapat yang digelar. Diantaranya mengatur ulang pertemuan antara pihak perusahaan dengan masyarakat. Stop kegiatan pekerjaan sebelum ada kesepakatan bersama warga pemilik lahan yang belum dibayarkan. Pemerintahan desa Sukamekar akan tanggap dengan hal ini, agar tidak ada persepsi pemerintahan desa menjadi backing pihak perusahaan, biar bagaimana pun mereka adalah warga kita, warga desa Sukamekar, yang harus kita bela, "ungkapnya.

Terpisah, Jamaludin,SH. selaku lawyer PT.Bekasi Bahagia Investama, pemegang izin lokasi yang sah dan masih berlaku di area lokasi penggusuran lahan dengan alat berat dilakukan, mengaku bahwa lahan PT BBI bersebelahan dengan lahan PT.Bagasasi yang saat ini sedang di komplain warga.

"Memang ada sebagian lahan kita (PT BBI) yang ikut rusak akibat kegiatan dengan alat berat tersebut terutama batas-batas pematang sawahnya, dan patok-patok yang selama ini menjadi tanda batas, saat itu juga kita temui pihak-pihak yang di duga melakukan kegiatan dengan alat berat tersebut dengan memberikan peringatan. Pasalnya sebagai pemegang izin lokasi, kami belum mengetahui dan tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi atas kegiatan yang dilakukan mereka, termasuk setelah kami tanyakan apakah ada rekomendasi atau ijin dari Pemerintahan Desa Sukamekar atau Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi juga tidak ada, "terangnya.

Menurutnya, terkait surat Permohonan Hak atas hak penggunaan lahan sedang berproses di Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi oleh PT.Bekasi Bahagia Investama dan juga oleh PT.Bagasasi Inti Pratama, dan juga sampai saat ini belum diterbitkan SK Pemberian haknya.

"Seharusnya sebelum SK Pemberian Hak terhadap lokasi lahan yang di mohonkan belum terbit atau dikeluarkan oleh Kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi, maka sebaiknya perusahaan menahan diri untuk melakukan pekerjaan diatas lahan tersebut apalagi menggunakan alat berat, walaupun sudah melakukan pembebasan atau pembelian kepada warga, ikuti aturan main dari kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi, karena jika ada kegiatan seperti itu apalagi menurunkan alat berat, dikhawatirkan dapat menghilangkan tanda batas lahan yang sedang di mohonkan Haknya, hal ini penting agar Kantor ATR/BPN Kabupaten Bekasi dapat terbantu dengan mudah dalam menjalankan prinsip kehati-hatian untuk memberikan Pemberian Hak kepada Perusahaan. "bebernya seraya mengatakan yang melakukan kegiatan dengan alat berat tersebut bukan dari pihak PT.Bekasi Bahagia Investama."(*)

Reporter: Red
Editor: Luk
Baca Juga