Terbaru

6/recent/ticker-posts

Nyumarno Apresiasi Bantuan Subsidi Untuk Pekerja, Bagi Penerima Upah Di Bawah 5 Juta Rupiah, Ada Saran..

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno

Redaksibekasi.com- Kab.Bekasi: Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah krisis karena pendemi Covid-19.

Bantuan ini hanya akan diberikan bagi karyawan swasta dengan gaji di bawah Rp 5 Juta per bulan.

Syaratnya, karyawan harus terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

"Rp.600Ribu/bulan, selama 4 bulan, dimulai bulan September 2020, Sedangkan Teknisnya masih harus menunggu Regulasi dan Juklak Juknis dari Pemerintah (bisa berupa Peraturan Menteri dan atau Juklak Juknis dari BP Jamsostek)"

APRESIASI DAN POSITIF THINKING.

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno memberikan Apresiasi, Hal ini tentunya sebagai bentuk upaya Pemerintah membantu sektor Pekerja, dengan memberikan bantuan sosial di tengah Pandemi Covid-19.

"Tak jarang kita temukan fakta di lapangan, banyak pelanggaran dilakukan Pemberi Kerja, dengan memberlakukan “No Work No Pay” atau juga “meliburkan pekerjanya” di masa Pandemi Covid-19 ini, sehingga berdampak pada UPAH Pekerja berkurang," ujar Nyumarno dalam rilisnya. Senin (10/8).

Lanjutnya,  Bantuan Sosial ini tentu dibutuhkan oleh Para Pekerja, untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga, anak sekolah, dll di masa pandemi Covid-19 ini.

"Jangan jadikan bantuan sosial (subsidi pekerja) ini untuk melemahkan isu perjuangan buruh," tegas Anggota DPRD Kab.Bekasi dari PDIP.

USUL SARAN UNTUK PEMERINTAH.

Terkait Bantuan Pekerja / bantuan sosial di tengah Pandemi Covid-19, Nyumarno menyisipkan usul dan saran untuk pemerintah diantaranya, 

1. Pendataan harus sesuai dengan fakta real di lapangan, jangan dijadikan sebagai bentuk eksodus oleh Pemberi Kerja untuk melakukan pemotongan upah (melaporkan upah pekerja menjadi dibawah 5juta/bulan kepada BPJS Ketenagakerjaan).

2. Implementasi harus benar-benar mengakomodir seuruh pekerja dengan Upah dibawah 5juta/bulan, termasuk meskipun upah diatas 5juta/bulan saat Pelaporan Awal Badan Usaha kepada BPJS Ketenagakerjaan, namun menjadi turun dibawah 5juta/bulan saat Pandemi Covid-19 ini (dengan sebab apapun).

3. Pekerja HONORER/Non ASN yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dan Memilliki Upah di bawah Rp.5juta/bulan,  juga HARUS MASUK SEBAGAI KATEGORI PENERIMA SUBSIDI ini.

4. Penerima Upah dari APBD/APBN sepanjang NON ASN, seperti misalnya PEMERINTAH DESA/KELURAHAN, Staff Desa, BPD, LPM, Karangtaruna, dll sampai kepada RT dan RW yang berpenghasilan dibawah Rp.5juta/bulan _, sepanjang terdaftar kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan, juga harus masuk menjadi Penerima Subsidi ini.

5.Skema Bantuan Sosial (Subsidi Pekerja) juga harus diberikan kepada KORBAN PHK di Tengah Pandemi Covid-19, baik yang sedang dalam proses ataupun yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

10 Agustus 2020. Salam Juang, Nyumarno. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi."(*)

Reporter: Red

Editor: Luk

Baca Juga