Terbaru

6/recent/ticker-posts

Dugaan Jual Beli Jabatan, LSM Baladaya Minta Bupati Bekasi Jelaskan Ke Publik, Terkait Mutasi Jabatan Struktural 2020

Redaksibekasi.com- Kab.Bekasi: Pemda Kabupaten Bekasi melakukan mutasi jabatan struktural sebanyak 507 pejabat Eselon II, III dan IV yang dilantik pada 16 Oktober 2020 belum lama ini.

Mutasi Jabatan Struktural merupakan kebijakan yang biasa ditempuh oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya penyegaran aparatur pemerintah dan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintahan.

Mathis & Jackson (2006) mengemukakan bahwa proses penempatan dalam jabatan struktural seharusnya memperhatikan empat factor,

Pertama, Penempatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Kedua, Ada persaingan yang terbuka dan obyektif sehingga terjadi kompetisi yang sehat diantara para calon pejabat struktural yang akan menempati suatu jabatan;

Ketiga, Memenuhi standar kompetensi jabatan minimal berupa pengetahuan, keahlian atau ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;

Dan terakhir, Mempunyai prestasi kerja yang baik serta memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural seyogyanya berjalan secara normatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar bisa melakukan percepatan pencapaian visi pembangunan oleh Kepala Daerah dengan professional, keadilan dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan terhadap mutasi PNS dapat terwujud sesuai mekanisme reward and punishment. Untuk itulah dibutuhkan peran Bupati yang berintegritas dan juga peran Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang berintegritas agar proses berjalan sesuai dengan prosedur berlaku.

Berdasarkan pada pemantauan LSM BALADAYA bahwa pelaksanaan mutasi jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi diduga masih didominasi pertimbangan subjektif dari pada prosedur yang berlaku seharusnya dilaksanakan secara efektif dan efisien, bukan sebaliknya hanya didasarkan pada hubungan patron-client yang kental antara PNS yang bersangkutan dan Bupati.

Prosedur dan mekanisme mutasi pejabat fungsional ke jabatan struktural diduga tidak memenuhi azas penempatan karena tidak memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja PNS.

'Selain itu, hasil pemantauan LSM BALADAYA juga mendapatkan temuan adanya dugaan Jual Beli Jabatan di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten Bekasi'

Bertolak pada uraian di atas, maka LSM BALADAYA mendesak:

1. Bupati Bekasi agar menjelaskan kepada publik, apakah mutasi jabatan struktural pada Oktober 2020 sudah sesuai dengan mekanisme aturan yang ada? (Dalam hal tidak diberikan penjelasan, maka LSM BALADAYA akan membuka alat bukti dugaan Jual Beli Jabatan oleh Oknum ASN di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten Bekasi ke publik dan Aparat Penegak Hukum bidang KKN).

2. Kementerian PAN & RB dan Kemendagri agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Mutasi Jabatan Struktural di pemerintah daerah kabupaten Bekasi Oktober 2020 yang diduga terindikasi subjektif dan terindikasi adanya praktik jual beli jabatan."(*)

Reporter: Red

Editor: Luk

Baca Juga