Terbaru

6/recent/ticker-posts

Pro Kontra Terkait Sistem E-Catalogue, H. Wasju Juanda Gapensi: Penyedia Jasa Kab.Bekasi Bakal Jadi Penonton

H.Wasju Juanda.

Redaksibekasi.com- Kab.Bekasi: Menyikapi Permasalahan serapan anggaran pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Bekasi terkait pemberlakuan sistem e-cataloge yang diperkuat dengan keputusan Bupati Nomor 027/2020 tentang e-catalogue lokal kabupaten Bekasi dan komoditas dalam e-catalogue lokal kabupaten Bekasi, yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Bekasi, tgl 27-08-2020, menuai banyak kontra dikalangan penyedia jasa/konstruksi di kabupaten Bekasi, Hal ini jelas sangat memberatkan,"ujar H.Wasju Juanda Ketua GAPENSI Kabupaten Bekasi, saat ditemui oleh awak Media, diacara silaturahmi di kantor KADIN Kabupaten Bekasi, Senin (26/10).

Menurutnya proses pemberlakuan e-catalogue dirasa masih kurang sosialisasinya. Bayangkan sejak tanggal 27 Agustus sampai tanggal 6 oktober,  dimana komisi 1 dan komisi 3 DPRD rapat gabungan bersama dengan PUPR, TARKIM dan ULP, terkait permohonan penangguhan pemberlakuan sistem e-catalogue, berarti jelas ada waktu kurang lebih 45 hari yang kurang dimaksimalkan sosialisasinya oleh dinas terkait. Ini menjadi catatan yang penting buat saya.

"Harusnya pemerintah kabupaten Bekasi menunda dulu pemberlakuan sistem ini, sebelum semuanya dirasakan pas momentumnya,"ujar H.Wasju Juanda.

H. Wasju Juanda juga mengatakan bahwa Pada Perpres No 16 tahun 2018 yang baru ini tidak diwajibkan menggunakan e-catalogue, kecuali LKPP nanti menentukan bahwa barang tertentu itu wajib; seperti ada katalog sektoral Menteri Kesehatan menentukan bahwa obat itu wajib dibeli melalui e-catalogue.

"Bahkan kegiatan sampai saat ini di Kementrian PUPR sebagai Kementrian yang anggaran kontruksi nya Trilunan saja, belum melaksanakan Pengadaan Konstruksi dengan sistim e-cataligue, baru pengadaan barang saja. Pointnya adalah sistim pelelangan itu harus dapat diikuti oleh semua penyedia jasa, khususnya anggota Gapensi, dengan sistem e-catalogue, maka yang dapat mengikuti pelelangan hanya pemilik AMP yang hanya beberapa perusahaan saja," Imbuhnya.

"Sedangkan penyedia jasa klas K dan M yang jumlahnya 98% dari seluruh penyedia jasa di Kabupaten Bekasi hanya menjadi penonton saja," pungkas H.Wasju Juanda."(*)

Reporter: Jhon

Editor: Luk

Baca Juga