Terbaru

6/recent/ticker-posts

Petinggi PT. BBWM Dilaporkan Atas Dugaan Merugikan Daerah

Redaksibekasi.com- Bekasi: Dugaan Indikasi memperkaya diri, Kelompok, atas Keuangan BUMD Kabupaten Bekasi, yang diduga dilakukan oleh Petinggi BUMD PT BBMW, dilaporkan sekelompok Mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam gerakan anti pembodohan (GAP) yang dilanjutkan dengan mendatangi Polres Metro Bekasi, dengan membuat laporan atas indikasi dugaan korupsi tersebut.

Laporan Informasi (LI) bernomer 040/B/G.A.P/09/2020, 

GAP pada isi laporannya menduga adanya praktik korupsi korporasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merugikan Badan Usaha Milik Daerah kabupaten Bekasi, diantaranya Komisaris, Direktur utama, Manajer K3LH, Manajer Pemasaran, Manajer SDM dan legal, manajer umum, manajer kilang LPG, dan manajer akuntansi dan keuangan.

Saat diwawancarai terkait aksi ini,  Koordinator Lapangan Gerakan Anti Pembodohan (GAP) Ajuday, menyampaikan bahwa benar, lapoan sudah kami buat"pungkasnya  dan dengan diterimanya laporan oleh pihak Polres Metro Kabupaten Bekasi, kami berharap segera di tindak lanjuti laporan ini, "tutur Ajuday mengatakan ke awak media (kamis 19-Nobember-2020) di Polres Metro Bekasi.

“Dengan cepatnya Laporan ini ditindaklanjuti, maka  semakin bisa terlihat titik terangnya, dan langkah tersebut bisa menyelesaikan polemik yang terjadi didalam tubuh BUMD PT. BBWM Kabupaten Bekasi” bisa segera terungkap, "ucap Ajuday, 

Selain itu, Jendral Lapangan Gerakan Anti Pembodohan (GAP) Abdi Maulana menjelaskan, Momen hari ini menjadi sebuah acuan dan referensi terkhusus kepada Instansi Kepolisian Metro Kabupaten Bekasi dalam penanganan aduan dari Masyarakat,  baik itu keluhan ataupun laporan dari mahasiswa.

“Dengan adanya perihal laporan mahasiswa ini, bilamana di tindak lanjuti dengan serius, akan mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian, "Ujarnya Abdi Maulana.

Masih kata Abdi,ini juga menjadi lampu kuning bagi para penguasa, khusus pejabat tinggi BUMD dan para Birokrat di Kabupaten Bekasi agar lebih efisien dan tepat sasaran serta berhati-hati dalam menggunakan anggaran, baik itu APBD maupun APBN.

“Kita menunggu jawaban dan upaya tindak lanjut atas laporan ini sampai dengan 14 Hari  kerja.

Kami tunggu kepada para pihak yang kami laporkan, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan informasi Publik, UU KIP untuk memberikan HAK Jawab, apabila hal tersebut tidak dilakukan, yang artinya tidak ada tindak lanjut, maka kami Gerakan Anti Pembodohan (GAP) akan melanjutkan ke Polda Metro Jaya dan Komisi Pemberantasan Korupsi ”tegasnya.

Hingga berita ini di unggah belum ada tanggapan terkonfirmasi oleh Pihak PT.BBWM."(*)

Reporter: JNS

Editor: Luk

Baca Juga