LSM GMBI Laporkan 9 Persoalan Lingkungan Hidup Ke KPK Dan Bareskrim

Redaksibekasi.com- Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (DPP LSM GMBI) melaporkan 9 persoalan lingkungan hidup yang terjadi di sejumlah daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri. Pelaporan itu dilakukan karena ada dugaan oknum pejabat lingkungan hidup di tingkat daerah maupun pusat terlibat suap.

"Ya betul, Tim Tujuh DPP LSM GMBI sudah ditugaskan melapor ke KPK dan Bareskrim Polri, alat bukti permulaan sudah dimasukkan, Jumat kemarin diserahkan ke KPK dan Kabareskrim," kata Ketua Umum DPP LSM GMBI Moh. Fauzan Rachman, SE) saat dihubungi via telepon seluler, Minggu (06/12/2020).

Fauzan mengatakan 9 persoalan yang dilaporkan ke KPK dan Bareskrim antara lain mengenai Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan konpensasi lahan yang belum tuntas dilakukan perusahaan BUMN, seperti PT PLN Persero, PT Aneka Tambang Tbk, PT Solusi Bangun Persada (Holcim Indonesia Tbk PT) dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Lalu kasus pencemaran lingkungan yang merugikan warga Kabupaten Ciamis dan informasi mengenai adanya aliran dana sebesar Rp 42 Miliar dari Kementrian LHK kepada PT. Rona Niaga Raya melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H).

Laporan selanjutnya mengenai kasus penyerobotan dan pengrusakan lahan milik 27 anggota kelompok Tani Pribumi (KTCP) seluas 500  Ha oleh PT. Tikindo Energi (tambang nikel) di wilayah Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dan ekploitasi tambang emas di wilayah Pakenjeng Kabupaten Garut oleh PT. Aneka Tambang (ANTAM) yang mengabaikan kaidah kaidah lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian, indikasi pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembuangan limbah B3 (pasir foundry) oleh Bakrie Autopr di wilayah Kota Bekasi dan sengketa pengolahan limbah sisa produksi PT. Sankei Gohsyu Indonesia (SGI) yang status perijinannya dari Pemerintah Kabupaten Bekasi masih belum jelas.

"Tim Tujuh DPP LSM GMBI juga melaporkan kasus pembuangan limbah tambak udang yang dibuang ke laut tanpa seijin Pemerintah Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur," tambah Fauzan.

Termasuk, pengrusakan hutan oleh PT. Pandan Indah Rahayu di Kawasan Hutan Lindung Kampung Pulo Kota Pari Cermin Serdang Sumatera Utara seluas 53,8 Ha.

Fauzan mengatakan sikap pemerintah selama ini terkesan acuh dalam penanganan kasus pengrusakan lingkungan dan kehutanan.

Begitupun ketika ada temuan yang dilaporkan masyarakat, tidak segera direspon untuk ditindaklanjuti.

"Satu catatan penting bagi LSM GMBI bahwa terjadinya kerusakan lingkungan hidup di negeri ini lantaran sikap pemerintah yang membiarkan pelanggaran itu terjadi dan dilakukan," tegas Fauzan.

Secara terpisah, Kepala Divisi Team 7 DPP LSM GMBI Achmad Hidayat mengatakan bahwa sembilan persoalan yang dilaporkan ke KPK dan Bareskrim Polri merupakan temuan hasil investigasi yang dilakukan Tim Tujuh DPP LSM GMBI dengan Tim Tujuh LSM GMBI di tingkat Distrik Kabupaten dan Kota. 

"Persoalan ini telah dikaji cukup lama dan pembuktiannya siap dipertanggungjawabkan," terang Achmad.

Karena sebelum melapor ke KPK, LSM GMBI telah menyampaikannya ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera ditindaklanjuti. "Namun tidak pernah digubris," ungkap Achmad dengan nada kecewa.

Dia mengingatkan, semenjak berdiri LSM GMBI selalu eksis berpartisipasi mendukung setiap program-program pemerintah dalam rangka turut serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (good governance).

"Sebagai negara kepulauan, Indonesia  kaya dengan sumber daya alam yang  mencakup kekayaan hutan, laut, dan  tambang. Kekayaan alam ini menjadi  faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian negara. Dan karenanya, konsep kepemilikan kekayaan alam Indonesia, diatur menurut Undang Undang".

"Adapun negara harus dapat mengelola  kekayaan alam tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," harap Achmad mengakhiri pembicaraan."(*)

Reporter: Don

Editor: Luk

Lebih baru Lebih lama