Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Harapkan Perlindungan Atas Laporannya

RedaksiBekasi.com- Kab.Bekasi: Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PKS Budiyanto Harapkan Kapolda Metro Jaya Irjen. Pol. Fadil Imran untuk memberikan perlindungan dalam proses hukum dan laporannya. agar dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan azas keadilan dan kebenaran. 

Hal itu diungkapkan Budiyanto usai menjalani pemeriksaan di Unit I Ranmor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya dengan terlapor Hartono M Fadli dan PT. Harrosa Darma Nusantara atas dugaan Pasal 372/378 KUHPidana pada tanggal 20 Maret 2022, Selasa (12/4/2022).

"Hari ini saya telah dikriminalisasi oleh seorang pemilik KTP ganda, bahkan memiliki empat KTP yaitu saudara Hartono M Fadli yang telah membuat lima laporan dan sampai hari ini sudah empat laporan insyaallah tidak akan terbukti, karena memang tidak terjadi apa-apa," ungkapnya kepada para awak media di depan Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. 

Dengan adanya lima laporan Hartono di Kepolisian tersebut, Budiyanto pun mengaku sudah melaporkan Hartono dengan lima laporan, satu di Polres Metro (Polrestro) Bekasi, satu di Polres Karawang dan tiga laporan di Polda Metro Jaya. Laporan di Polda Metro Jaya tersebut yaitu pada tanggal 31 Desember 2021 atas dugaan Tindak Pidana Pasal 263/266 KUHPidana. 

Kemudian laporan balik di Polda Metro Jaya atas dugaan Pasal 317/220 KUHPidana pada 15 Maret 2022. Dengan terlapor Hartono M Fadli dan Ganda Herdiana, serta laporan di Polda Metro Jaya atas dugaan Pasal 372/378 KUHPidana pada tanggal 20 Maret 2022 dengan terlapor Hartono M Fadli dan PT. Harrosa Darma Nusantara.

"Kami mohon perlindungan agar laporan kami bisa berjalan dengan baik sesuai dengan azas keadilan dan kebenaran, karena saya menduga dan merasakan ada chemistry yang kurang nyaman khususnya di Unit III Harda dengan mengeluarkan dua SP2HP yang menurut hemat kami tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum yang sebenar-benarnya. Kami pun memohon kepada Bapak Kapolda Metro Jaya untuk menegakkan hukum sebagai panglima hukum di Indonesia," tegasnya. 

Seperti diketahui, hingga saat ini, Hartono melaporkan Budiyanto dengan tujuh laporan yang berbeda, diawali laporan di Polsek Cikarang Pusat pada tanggal 25 Agustus 2021. Dengan terlapor Budiyanto dan PT Mahadaya Asia Eropa atas dugaan melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Mesin Steelcord sesuai Pasal 372/378 KUHPidana. 

Kemudian Hartono juga mengajukan Gugatan Perdata No. 230 di PN Cikarang pada 29 September 2021. Dengan tergugat Budiyanto dengan Nilai Gugatan Rp.18 Miliar. Dilanjutkan laporan di Polres Metro (Polrestro) Bekasi. Terlapor Pihak Lain atas  dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Pasal 372/378 KUHPidana.

Hartono juga melaporkan Budiyanto di Polres Metro Bekasi pada tanggal 23 September 2021 atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Pasal 372/378 KUHPidana. Kemudian laporan di Polres Metro Bekasi pada 8 Desember 2021 atas dugaan Penipuan dan Penggelapan. 

Hartono pun melanjutkan langkah hukumnya dengan membuat Gugatan Perdata No. 260 di PN Cikarang pada 3 November 2021. Gugatan Mesin Steelcord senilai Rp.4,4 Milyar. Dan terakhir laporan di Mabes Polri pada tanggal 7 Februari 2022, atas dugaan Pasal 374, Pasal 372/378, Pasal 263/266, Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Menghadapi berbagai manuver hukum dari Hartono tersebut, Budiyanto pun membuat laporan dengan terlapor Hartono di Polda Metro Jaya pada tanggal 31 Desember 2021 atas dugaan Tindak Pidana Pasal 263/266 KUHPidana. Bahkan, Budiyanto pun membuat laporan balik di Polres Metro Bekasi pada tanggal 25 Januari 2022 dengan terlapor Hartono M Fadli dan Akhmad Saputra alias Japut, atas dugaan Pasal 220 KUHPidana.

Tidak hanya itu, Budiyanto pun membuat laporan di Polres Karawang, atas dugaan Pasal 263/266 KUHPidana dan UU 24/2013 perubahan atas UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan pada tanggal 21 Februari 2022. Dengan terlapor Hartono M Fadli dan PT. Kuta Singa Perbangsa

Budiyanto kemudian membuat laporan balik di Polda Metro Jaya atas dugaan Pasal 317/220 KUHPidana pada 15 Maret 2022. Dengan terlapor Hartono M Fadli dan Ganda Herdiana, serta laporan ke Polda Metro Jaya atas dugaan Pasal 372/378 KUHPidana pada tanggal 20 Maret 2022. Dengan terlapor Hartono M Fadli dan PT. Harrosa Darma Nusantara.

Dari runtutan tersebut, untuk sementara ini Hartono M Fadli sudah membuat lima laporan Polisi dan dua Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Cikarang, sedangkan Budiyanto telah membuat lima laporan ke pihak Kepolisian."

(Nilan)
Lebih baru Lebih lama